Sumbar Dikepung Banjir, 2.000-an Warga Terdampak dan 526 Hektare Sawah Terendam

0
29
Banjir
Banjir di Sumatera Barat. FOTO: BNPB

(Vibizmedia-Nasional) Hujan lebat memicu banjir di empat kabupaten di Provinsi Sumatera Barat pada 17–18 November 2026. Bencana tersebut melanda Kabupaten Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Dharmasraya, dan Lima Puluh Kota, mengakibatkan ribuan warga terdampak serta ratusan hektare lahan pertanian terendam.

Banjir tidak hanya menggenangi permukiman warga, tetapi juga berdampak pada akses jalan dan fasilitas pendidikan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sejumlah wilayah mulai mengalami penyurutan air, sementara proses pendataan dan penanganan masih berlangsung.

Di Kabupaten Pesisir Selatan, luapan Sungai Batang Tapan menggenangi permukiman warga di Nagari Kampung Tengah dan Nagari Talang Balarik. Sebanyak 17 kepala keluarga (KK) terdampak dan 15 rumah terendam. Kondisi terakhir menunjukkan air mulai surut seiring menurunnya intensitas hujan.

Sementara itu, banjir di Kabupaten Pasaman Barat melanda empat kecamatan di empat nagari. Hujan lebat menyebabkan peningkatan debit sungai hingga meluap ke permukiman. Berdasarkan data sementara, sekitar 873 rumah terendam dan pendataan terhadap warga terdampak masih dilakukan.

Dampak lebih luas terjadi di Kabupaten Dharmasraya. Banjir melanda Kecamatan Timpeh yang mencakup lima nagari setelah hujan ekstrem mengguyur wilayah tersebut sejak Selasa (17/11) pukul 18.00 WIB hingga Rabu (18/11) pukul 02.33 WIB.

Bencana ini berdampak pada sekitar 300 KK atau 936 jiwa. Sebanyak 10 KK terpaksa mengungsi, sementara 273 rumah terendam dan 32 hektare lahan persawahan terdampak banjir.

Di Kabupaten Lima Puluh Kota, luapan Sungai Batang Harau menyebabkan banjir yang berdampak pada 347 KK atau 1.147 jiwa. Selain merendam 344 rumah, banjir juga menggenangi 494,5 hektare sawah, 15 ruas jalan, dan delapan sekolah. Hingga laporan terakhir, air mulai berangsur surut di sebagian besar lokasi terdampak.

Dalam penanganan bencana, BPBD bersama pemerintah daerah, TNI/Polri, dan masyarakat melakukan berbagai langkah darurat di lokasi terdampak.

Di Pesisir Selatan, tim reaksi cepat (TRC) melakukan pendataan serta evakuasi terhadap kelompok rentan. Di Pasaman Barat, BPBD melaksanakan kaji cepat bersama instansi terkait sekaligus mengamankan jalur yang terdampak banjir.

Sementara di Dharmasraya, penanganan dilakukan melalui evakuasi warga, pendirian dapur umum, serta penetapan status tanggap darurat selama tujuh hari.

Adapun di Lima Puluh Kota, BPBD melaksanakan kaji cepat terpadu bersama pemerintah daerah, TNI/Polri, dan masyarakat untuk memastikan penanganan di wilayah terdampak berjalan optimal.

BNPB mengingatkan bahwa banjir merupakan salah satu ancaman bencana paling dominan di Sumatera Barat, khususnya selama musim hujan.

Berdasarkan data Direktorat Informasi Bencana (DIBI) BNPB selama periode 2021–2025, bencana hidrometeorologi basah di Sumatera Barat didominasi banjir dengan persentase 49,7 persen. Selanjutnya, cuaca ekstrem mencapai 39,5 persen, tanah longsor 9,7 persen, serta gelombang pasang dan abrasi sebesar 1,1 persen.

Dalam periode tersebut, rata-rata tercatat sekitar 107–108 kejadian bencana hidrometeorologi basah setiap tahun.

Khusus November, banjir menjadi bencana yang paling sering terjadi dengan rata-rata enam hingga tujuh kejadian setiap tahun. Kabupaten Pasaman Barat, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Pasaman, dan Pesisir Selatan termasuk wilayah yang paling sering mengalami banjir pada periode tersebut.

Menghadapi potensi bencana selama musim hujan, BNPB mengimbau masyarakat untuk rutin memantau prakiraan cuaca dan peringatan dini BMKG sebelum melakukan aktivitas maupun bepergian.

Masyarakat juga diminta menghindari kawasan rawan banjir dan longsor, menyiapkan jalur alternatif, serta tidak menerobos genangan air karena kedalaman dan derasnya arus sulit diperkirakan.

Warga yang tinggal di sekitar sungai dan saluran air diimbau segera menuju tempat yang lebih tinggi apabila debit air mulai meningkat. Masyarakat juga diminta mengikuti arahan petugas serta memantau informasi resmi dari BMKG, BNPB, BPBD, dan pemerintah daerah.

Peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko serta dampak bencana hidrometeorologi basah selama musim hujan.