(Vibizmedia – Nasional) Pemerintah memutuskan reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta tetap dilanjutkan dengan melakukan moratorium reklamasi selama 6 bulan untuk membereskan pemahaman yang bertabrakan antar instansi pemerintah.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan bahwa pemerintah akan tetap melanjutkan program National Capital Integrated Coastal Development (NCIDC) atau pembangunan wilayah pesisir di ibukota DKI Jakarta.
Pramono sampaikan bahwa reklamasi 17 pulau di kawasan Teluk Jakarta akan diintegrasikan dengan program Garuda Project. Untuk menjawab persoalan mengenai lingkungan seperti biota laut, mangrove dan lainnya harus menyiapkan 3 penekanan utama yaitu master plan besar, kaidah-kaidah hukum dan aturan yang berlaku serta mengedepankan manfaat bagi rakyat terutama nelayan setempat.
Untuk itu, guna menghindari persoalan hukum dikemudian hari, Presiden mendorong agar setiap Kementerian/Lembaga, Lingkungan Hidup dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perhubungan, Menteri Dalam Negeri dan Agraria melakukan sinkronisasi, ungkap Pramono Rabu (27/4) di Kantor Presiden.
Moratorium atau penghentian sementara dilakukan untuk penyempurnaan kajian analisis dampak lingkungan (amdal) dan mengevaluasi regulasi atau peraturan yang masih tumpang tindih, saat ini sedang dilakukan revisi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Guna menyelamatkan Ibukota Jakarta, Indonesia harus menerapkan konsep NCICD Belanda dan tidak mencampur adukkan masalah nasional dengan hukum. Pemerintah akan memberikan batasan terhadap swasta dalam penentuan reklamasi tersebut.
Disamping itu, dalam mengedepankan kepentingan bersama terpenuhi, baik kepentingan masyarakat, pemerintah dan nelayan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama sampaikan bahwa pemerintah akan membuat kerangka yang lebih jelas, yang saat ini sedang diselesaikan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
