(Vibizmedia – Nasional) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor memiliki peran sentral dan berada pada garda depan dalam mewujudkan peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional. Di sisi lain, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan intern untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
APIP memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi dan keberhasilan kegiatan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Kondisi nyata APIP saat ini berdasarkan perspektif pengguna, hasil penilaian kapabilitas dan masalah-masalah yang terjadi di Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan, Pengawasan Intern Pemerintah saat ini belum dapat memberikan jaminan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pencegahan korupsi karena masih banyak aparat yang berada di level satu atau Initial.
Hasil penilaian terhadap kapabilitas 417 APIP daerah yang telah dilakukan BPKP sampai dengan akhir Desember 2014 dengan mengunakan Internal Audit Capability Model (IA-CM) sebanyak 50 APIP (11,99%) berada pada level 2 (Infrastruktur) dan sebanyak 367 APIP (88,015) berada pada level 1 (Initial).
Hasil audit internal BPKP mengungkap APIP yang berada di level 1 masih 85%, level 2 berkisar pada 14% dan level 3 hanya 1%, ungkap Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional BPKP, di Aula Gandhi Kantor Pusat BPKP, Rabu (13/5), Presiden meminta agar BPKP memperbaiki kapabilitas para aparat pengawasan intern pemerintah yang saat ini masih berada di level 1, bahkan level 4 dan level 5 belum sama mencapai tingkatan sama sekali.
Target dalam lima tahun mendatang hasil harus dirubah dengan cara grand design peningkatan kapabilitas APIP berkelas dunia terdiri dari tiga variabel aktivitas audit internal, lingkungan organisasi dan lingkungan sektor publik dan pemerintahan, sehingga level 3 mencapai 85% dan level 1, 1%.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
Editor : Mark Sinambela
