(Vibizmedia – Nasional) Dalam membangun hubungan antar lembaga negara, pemerintah mengadakan pertemuan rutin yang diadakan setiap dua bulan sekali antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Lembaga Negara diantaranya Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua DPD Irman Gusman. Hal ini dilakukan untuk menghindari gesekan atau salah persepsi akibat kesalahpahaman dan perbedaan pendapat.
Beberapa hal yang menjadi pembahasan mulai dari kerjasama ekonomi sampai dengan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Pemasukan Freeport ke negara yang sangat kecil sebesar Rp 6 – 7 triliun juga menjadi salah satu pembahasannya karena tidak sebanding dengan dana Otonomi khusus yang mencapai Rp 35 triliun, ungkap Zulkifli Hasan karena Freeport dianggap dapat menjadi salah satu sumber penerimaan negara.
Selain itu juga membahas mengenai pengalihan kepemilikan dari Total oleh Pertamina karena 100% akan di kembalikan ke negara setelah kontraknya berakhir tahun 2017. Para pemimpin lembaga negara juga mendorong pemerintah untuk dapat mengembalikan fungsi Bulog sebagai buffer stok.
Tidak hanya beras tetapi juga termasuk sembilan bahan pokok sehingga stabilitas harga sembako terjamin dengan mencegah spekulan/mafia seperti model di Malaysia, penimbunan sembako dikenakan tuduhan subversif ekonomi, ungkap Irman Gusman Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
