(Vibizmedia – Nasional) Hingga akhir Juni 2015 ada sebanyak 14 kabupaten atau kota yang belum menerima dana desa, sedangkan 420 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia telah menerima dana desa tahap I dari pemerintah pusat.
Hal ini disebabkan oleh karena bupati atau walikotanya belum menyerahkan peraturan mengenai dana desa tersebut yang merupakan syarat untuk menerima dana dari pusat, diantaranya kabupaten Majalengka, kota Batu, kabupaten Kepahiang, kabupaten Konawe Kepulauan, kabupaten Paniai, kabupaten Sarmi, kabupaten Tolikara, kabupaten Waropen, kabupaten Memberamo Raya, kabupaten Supiori, kabupaten Memberamo Puncak, kabupaten Teluk Bintuni, kabupaten Merauke dan kabupaten Puncak.
Lambatnya desa menerima dana menjadi kerugian bagi desa karena program desa banyak yang tidak jalan karena tidak ada dana untuk pembiayaan. Untuk pembangunan desa baik sarana dan prasarananya sangat membutuhkan dana desa, yang juga dapat mengerakkan perekonomian desa serta mengembangkan usaha produktif desa yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat desa tersebut.
Perlunya pendamping desa untuk dapat mengawal penggunaan dana desa dan membantu menyusun pelaporan dana desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
Karena itu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai tahap awal melepas 12.000 pendamping desa bekas program nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) yang akan ditempatkan di berbagai daerah di Indonesia.
Dengan tujuan memberikan akselerasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, mendampingi pengelolaan dana desa yang nominalnya hingga Rp1miliar per desa, ungkap Menteri Desa dan PDTT Marwan Jafar, Kamis lalu (2/7).
Tahun depan, pendamping desa akan ditambahkan menjadi 40 ribu pendamping agar pengelolaan dana desa dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dikembangkan secara mandiri dan mensejahterakan.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
Pic : Antara
