(Vibizmedia – Nasional) Perlunya dilakukan deregulasi besar-besaran dan pembuatan regulasi yang baru untuk memberikan iklim yang baik pada perekonomian di Indonesia dalam waktu yang cepat.
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 1998 dan 2008, tetapi dirinya tetap mengingatkan menteri kabinet kerja untuk tetap berhati-hati dan waspada.
Perekonomian Indonesia masih terus berkejaran dengan waktu meskipun data rasio kecukupan modal atau capital equity ratio perbankan Indonesia saat ini masih diatas 20%, dibandingkan dengan negara-negara di Asia maka Indonesia termasuk negara yang terbaik, ungkap Presiden Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Rabu (2/9).
Berdasarkan data Bank Indonesia secara fundamental, beberapa indikator perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan diantaranya
- Pertumbuhan Ekonomi, tahun 1998 mencapai – 13,13% sedangkan tahun 2015 sebesar 4,7%
- Cadangan devisa, tahun 1997/1998 sekitar USD 23 miliar, sampai dengan Juli 2015 mencapai USD 107,6 miliar.
- Inflasi, tahun 1998 mencapai 77,63%, sedangkan tahun 2014 inflasi sebesar 4% plus minus 1%.
- Rasio utang luar negeri, tahun 1998 sekitar 120% dari PDB, saat ini sekitar 34% dari PDB.
- Stabilitas sistem keuangan, tahun 1998 ketahanan permodalan bank cenderung kurang dan rasio kredit bermasalah relatif besar, pada Juni 2015, rasio kecukupan modal (CAR) perbankan sebesar 20,1% dan rasio kredit bermasalah (NPL) sebesar 2,6% (gross).
- Jumlah cadangan devisi sampai dengan Juli 2015 sebesar USD 107,6 miliar, cukup membiayai 7 bulan impor atau 6,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan masih tergolong diatas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
Dalam upaya mendorong perekonomian, pemerintah rencana akan melakukan pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan asosiasi – asosiasi dunia usaha yang sudah dilakukan siang ini, Kamis (2/9) di Istana Negara.
Ada sekitar 100 – 110 lebih regulasi yang tidak memberikan iklim usaha yang baik, untuk tidak menghambat kegiatan ekonomi dan upaya pemerintah menyelesaikan permasalahan regulasi tersebut, Presiden mendorong Menteri Kabinet Kerja untuk dapat membahasnya 1 atau 2 hari ini di Bogor.
Harus segera diproses dan dikaji, kita harus keluar dari masalah ini, ungkap Jokowi. Kalau tidak pergerakan dunia usaha akan sulit untuk mengeluarkan modalnya dalam rangka investasi dari luar ke dalam yang dapat menghambat arus modal usaha.
Perlu dilakukan kajian-kajian dan secepatnya revisi Undang – Undang yang menghambat pengadaan barang dan jasa dengan membuat UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) sebagai payung hukum dan dapat segera diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
