(Vibizmedia – Nasional) Setelah menerima rekomendasi proyek kereta cepat Jakarta – Bandung, Pemerintah putuskan proyek pembangunan kereta cepat tersebut tidak mengunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah tidak akan memberikan jaminan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan proyek secara business to business.
Tidak ada jaminan dari pemerintah, pemerintah telah menyerahkan sepenuhnya kepada BUMN untuk melaksanakan tanpa uang negara, dengan membentuk konsorsium bersama antara 7 perusahaan Tiongkok dan beberapa BUMN konstruksi.
Konsorsium kereta cepat tersebut terdiri dari BUMN antara lain Jasa Marga, PTPN VIII, INKA, dan LEN Industri, sedangkan konsorsium Tiongkok terdiri dari China Railway International, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, The Tird Railway Survey and Design Institute Group Corporation (TSDI), China Academy of Railway Sciences, CSR Corporation, China Railway Signal and Commucation Corporation.
Dari sejumlah perusahaan tersebut, 2 perusahaan yang akan memimpin proyek BUMN adalah PT. Wijaya Karya Tbk sedangkan Tiongkok dipimpin oleh China Railway. Presiden meminta agar BUMN dapat menghitung ulang proyek kereta cepat tersebut, ungkap Presiden Jokowi, Kamis (3/9).
Rully/VMN/Journalist
Editor : Mark Sinambela
