(Vibizmedia – Nasional) Dinilai banyak kekurangan dan masih digunakannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Presiden Joko Widodo menolak proposal kereta cepat atau high speed railways (HSR) yang diajukan oleh Jepang dan Tiongkok.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa Presiden Jokowi meminta agar Tiongkok dan Jepang untuk menyusun proposal baru dengan kerangka acuan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan sendiri.
Pembuatan proposal baru tersebut atas pertimbangan Presiden dengan jalur Jakarta – Bandung sepanjang 150 kilometer, kereta sulit mencapai kecepatan maksimumnya 350 kilometer per jam, selain itu butuh waktu sekitar 14 menit untuk mencapai kecepatan maksimumnya dengan jumlah stasiun sebanyak 5-8 unit.
Pihak konsultan tidak memberikan penjelasan secara rinci rekomendasi mengenai standar pemeliharaan kereta, standar service, pelayanan dan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan memegang peranan vital dalam bisnis ini.
Rully/VMN/Journalist
Editor : Mark Sinambela
