(Vibizmedia – Nasional) Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2014, Pemerintah kembali meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi yaitu Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X pada Kamis (11/2) mengenai perubahan Daftar Negatif Investasi (DNI).
Sekretaris Kabinet Pramono Anung sampaikan bahwa paket kebijakan ini mengatur usaha kecil, mikro dan menengah yang memiliki kekayaan bersih di bawah Rp 10 miliar mendapatkan perlindungan dari pemerintah.
Pramono sampaikan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008, pelaku usaha kecil dan menengah mendapatkan perlindungan dan juga melalui kebijakan dalam paket ini akan memotong mata rantai oligarki dan kartel yang selama ini hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, ungkapnya Kamis (11/2).
Sebagai contoh, dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 250 juta, hanya 13% layar bioskop dari 1.117 layar diseluruh Indonesia yang dapat diakses oleh masyarakat, 87% layar tersebut berada di Jawa dan 35%nya layar atau gedung bioskop berada di Jakarta.
Disamping itu, dari jumlah tersebut hanya sekitar 3-4 perusahaan yang menguasainya. Kondisi ini, depannya tidak baik bagi dunia perfilman, inilah yang menjadi langkah pemerintah untuk melakukan perubahan. Selain itu, membuat harga kebutuhan masyarakat banyak menjadi lebih murah antara lain bahan dasar obat-obatan yang selama ini tidak bisa masuk ke Indonesia, ada batasannya dan harus dikenakan barrier to entry.
Melalui kebijakan ini, kedepannya harga bahan dasar obat menjadi lebih murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat. Berhubung Indonesia telah menjadi anggota dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mendapatkan kebebasan masuk ke negara-negara di ASEAN sebesar 70%.
Dengan adanya kebijakan daftar negatif investasi (DNI) ini, pemerintah yakin akan semakin memperkuat modal pembangunan dan membuka lapangan kerja yang luas.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
