(Vibizmedia – Nasional) Dalam menjalankan tugas pemerintahan, Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet paripurna mengarahkan para menteri dan kepala badan setingkat menteri untuk melakukan politik kerja bukan politik rencana maupun politik wacana.
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa untuk melakukan politik kerja tersebut para menteri harus fokus pada 3 hal yaitu deregulasi, infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).
Agar dapat terlaksana dan bermanfaat bagi rakyat, perlu dilakukan fokus pada ketiga hal tersebut, sehingga masyarakat dapat melihat apakah pemerintah sudah bekerja dengan baik atau belum ungkap Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (7/4).
Sidang Kabinet yang membahas mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) Tahun 2016 dan Penghematan Pagu Anggaran Tahun 2016, Program Prioritas dan Pagu Indikatif dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017, Percepatan Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EODB) dan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy).
Dalam upaya deregulasi, untuk meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain, pemerintah telah melakukan penyederhanaan izin-izin dari sebanyak 42.000 regulasi di tingkat kementerian dan 3 ribu peraturan daerah yang bermasalah.
Dalam upaya mempercepat pembangunan khususnya pada infrastruktur, Presiden meminta agar para menteri dan kepala lembaga tidak lagi terjebak dengan money follow function, tetapi harus adanya pembagian anggaran secara merata dalam organisasi baik di kementerian maupun lembaga. Infrastruktur menjadi kunci dalam menekan biaya logistik, memberikan daya saing investasi dan mempersatukan antar kota, kabupaten, provinsi dan pulau.
Sedangkan untuk mendukung percepatan dalam pembangunan diperlukan peningkatan di bidang SDM, Presiden meminta agar ada kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
