(Vibizmedia – Nasional) Lembaga pemeringkat Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings melakukan kunjungan berkala sekaligus melakukan penilaian terhadap peringkat investasi di Indonesia.
Sampai saat ini, Indonesia belum mendapatkan predikat layak investasi dari lembaga tersebut. Penilaian yang dilakukan oleh S&P dengan melihat perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam bidang pengelolaan ekonomi, pengelolaan keuangan negara dan hubungan pemerintah pusat dan daerah.
Dalam pertemuan yang berlangsung Selasa (10/5) di Istana Merdeka ini, Presiden Joko Widodo bertemu dengan delegasi yang hadir dari S&P yaitu Managing Director, Global Head of Sovereigns & International Public Finance Guy Deslondes, Managing Director and Lead Analytical Manager, Sovereign Ratings Anna Hughes, dan Director Sovereigns and International Public Finance Kyran Curry.
Selain itu hadir juga Associate Director, Sovereign & International Public Finance Ratings Yeefarn Phua, Director, Public Sector & Development Organizations, Corporate & Institutional Client, ASEAN, Standard Chartered Bank Scott Wong, dan Economist Asia-Pacific S & P Global Ratings Vincent Conti.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden menekankan percepatan pembangunan infrastruktur dan menyampaikan contoh proyek yang telah mangkrak selama bertahun-tahun telah dilanjutkan kembali dalam waktu yang relatif singkat, ungkap Presiden Jokowi.
Kunjungan berkala dilakukan untuk review rating investment di Indonesia khususnya investment dalam konteks portofolio. Beberapa percepatan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan pemerintah saat ini, salah satunya adalah menyelesaikan proyek mangkrak seperti Waduk Jatigede dan Tol Trans Jawa yang belum terselesaikan pada masa pemerintah sebelumnya.
Upaya pemerintah dalam mendorong penanaman investasi di Indonesia mendapatkan apresiasi dari pihak S&P atas langkah pemerintah menerbitkan paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan sejak pertengahan tahun lalu untuk memperbaiki iklim usaha.
Dari sisi percepatan pembangunan infrastruktur, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pemerintah mendorong percepatan pembangunan tersebut berasal dari budget financingnya maupun yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara dan juga private sector.
Posisi saat ini, Pemerintah Indonesia belum mendapatkan investment grade dari S&P dengan posisi masih BB+ dengan positive outlook hasil dari assesment tahun lalu.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
