Daerah Kekurangan Pasokan Listrik Menjadi Prioritas dalam Program 35.000 MW

(Vibizmedia – Nasional) Presiden Joko Widodo kembali menginstruksikan kepada para menteri terkait untuk memperioritaskan pembangunan proyek listrik 35.000 MW khususnya di daerah – daerah yang masih mengalami kekurangan pasokan listrik.

Berdasarkan hasil kunjungan kerja Presiden ke berbagai daerah di tanah air, dirinya menekankan agar proyek pembangunan tenaga listrik diprioritaskan untuk daerah-daerah yang berkekurangan pasokan listrik.

Untuk itu pembangunan pembangkit listrik bisa dilakukan menggunakan Mobile Power Plant (MPP) juga menggunakan Marine Vessel Power Plant (MVPP). Ada beberapa daerah yang menjadi perhatian pemerintah karena terdapat kurangnya pasokan listrik seperti Bangka Belitung, Bali, Kalimantan Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Aceh.

Untuk itu, Presiden meminta para menteri dan terkait agar dapat dilakukan kalkulasi kembali terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi, kebutuhan-kebutuhan yang ada, serta permintaan dari masyarakat dan industri. Apakah proyek mangkrak tersebut layak dilanjutkan atau tidak.

Adapun bagi daerah yang memiliki kelebihan pasokan listrik, Presiden menginstruksikan kepada jajarannya agar mulai beralih kepada energi baru. Komitmen pemerintah terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan tol yang mangkrak, Presiden Joko Widodo juga berkomitmen untuk melanjutkan proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik yang telah terhenti selama bertahun-tahun, seperti di Kalimantan Barat yang sudah berhenti 7-8 tahun dan menghabiskan anggaran Rp. 1,5 Triliun dan juga di Gorontalo ada yang sudah dibangun sejak 2007 berarti sudah 8 tahun, 2 x 25 MW juga baru 47% berhenti, ungkap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden juga berharap agar pihak swasta dapat lebih berperan serta dalam proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik, utamanya yang terkait dengan penggunaan energi baru yang terbarukan. Presiden menilai, penggunaan energi baru yang terbarukan tersebut dapat meningkatkan kapasitas potensi pembangkit listrik yang cukup besar.

Pemerintah akan memberikan peran yang lebih kepada swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan terutama yang berkaitan dengan potensi energi baru yang terbarukan seperti Geothermal dan Hydro menjadi prioritas.

Selain itu, dalam penerapan subsidi listrik, Presiden ingin memastikan bagi warganya yang tidak mampu untuk benar-benar memperoleh subsidi tersebut. Oleh karenanya, Presiden meminta data-data terkait subsidi untuk divalidasi dengan baik sehingga tidak terjadi perbedaan data dan subsidi dalam dilakukan tepat sasaran.