(Vibizmedia – Nasional) Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sedang berupa untuk melakukan perbaikan dengan menyusun serangkaian kebijakan percepatan pembangunan bidang pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan bahwa ada tiga masalah utama yaitu tata kelola, mutu & akses. Ada berbagai turunan masalah dan tantangan yang dihadapi seperti sebaran penduduk di area terisolir dengan tantangan geografis, kualitas guru yang rendah, sarana mengajar yang buruk dan tidak transparannya pengelolaan sumber daya oleh pemerintah daerah terkait pendidikan.
Anies sampaikan pihaknya akan memastikan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas pendidikan bagi masyarakat Papua yang tinggal di daerah terisolir. Peningkatkan mutu guru dan perbaikan sarana pendidikan secara berkelanjutan juga menjadi prioritas, ungkapnya Jumat (15/7).
Berdasarkan neraca Pendidikan Daerah tahun 2015 diketahui bahwa dana untuk pendidikan di Papua hanya dialokasikan sebesar Rp 100 miliar dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp 11 triliun.
Saat ini, kondisi kelas yang rusak di tingkat Sekolah Dasar (SD) berjumlah 7600 dan sebanyak 300 ruang kelas tidak bisa dipakai, di tingkat SMP ada 2200 kelas yang rusak, sedangkan 300 kelas tidak bisa lagi dipakai. Sementara dari persentase terkait akses pendidikan diketahui 43% anak Papua tidak masuk SD, 58% tidak masuk SMP dan 64% tidak masuk SMA.
Selain itu, Kemendikbud akan memastikan sumber daya dikelola secara efektif dan efisien, tranparan serta akuntabel. Langkah-langkah konkret yang akan dilakukan antara lain meneruskan program sekolah berasrama, pembangunan ruang kelas baru dan perbaikan sarana mengajar.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
