Pemerintah Kembangkan Digitalisasi Dalam Laporan Keuangan K/L dan Pemda

(Vibizmedia – Nasional) Selama lima tahun berturut-turut ada sebanyak 22 Kementerian/Lembaga dan 15 pemerintah daerah yang memperoleh penghargaan atas perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pengelolaan keuangan negara bukan terletak pada masalah teknis akuntansi semata, namun juga masalah nilai-nilai utama yang harus kita pegang dalam keseharian kita sebagai penyelenggara negara.

Dalam rapat kerja nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2016 di Istana Negara, Selasa (20/9), Presiden sampaikan bahwa esensi dari transparansi dan akuntabilitas keuangan negara adalah pertanggungjawaban moral dan konstitusional terhadap rakyat dalam menggunakan uang milik rakyat, ungkapnya.

Penggunaan setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan benar-benar dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat. APBN dan APBD juga harus lebih difokuskan pada belanja-belanja produktif yang mendorong ekonomi rakyat, baik berupa pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan lain sebagainya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta seluruh pihak untuk mawas diri, khususnya dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban misalnya, Presiden mempertanyakan apakah yang selama ini sudah sering dan terbiasa dilakukan itu benar adanya. Sebab, Presiden melihat bahwa sekarang ini jajaran pemerintah lebih tersita waktunya hanya untuk membuat laporan pertanggungjawaban.

Hampir 60% – 70% birokrasi kita ini setiap hari mengurusnya Surat Pertanggungjawaban (SPJ), sebagai contoh di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus lebih memfokuskan diri untuk turun langsung ke lapangan memeriksa kerusakan jalan, irigasi yang rusak dan pemeriksaan infrastruktur penunjang lainnya.

Presiden juga memberikan contoh lainnya di pertanian, dahulu setiap pagi ada pengawas pertanian lapangan (PPL) di pematang sawah yang tugasnya bercengkerama dengan petani, memberikan bimbingan ke petani. Tetapi sekarang dinas pertanian  di Kementerian Pertanian, semuanya duduk manis di meja di ruangan ber-AC mengurus SPJ, ungkap Presiden.

Presiden mengajak semua pihak untuk berinovasi dalam pembuatan laporan yang sederhana, berorientasi hasil, namun tetap mudah diperiksa dan dipertanggungjawabkan dibuatkan laporan yang sederhana, mudah diperiksa, mudah dikontrol dan diawasi tapi berorientasi hasil.

Terhadap peraih penghargaan tersebut dan juga seluruh kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah lainnya, Presiden mengingatkan bahwa jajaran pemerintah jangan hanya berhenti pada mengejar predikat opini WTP semata. Sebab, opini WTP bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan ada praktik penyalahgunaan keuangan negara.

Dengan predikat WTP, kita harus bekerja keras lagi untuk membangun budaya pengelolaan keuangan yang transparan dan lebih akuntabel. Untuk itu diperlukan segera membangun sistem keuangan yang baik dengan menggunakan teknologi informasi dengan mengembangkan digitalisasi ditambah peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta debirokratisasi.