(Vibizmedia – Nasional) Presiden Joko Widodo menerima pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai tindak lanjut terjadi penurunan jumlah kementerian atau lembaga negara yang memperoleh opini disclaimer dari BPK.
Dalam kunjungan tersebut, pimpinan dan anggota BPK menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Presiden.
Ketua BPK Harry Azhar Azis sampaikan terdapat 4 lembaga yang mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau disclaimer dari BPK yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Sosial, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Televisi Republik Indonesia (TVRI).
Harry ungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus terhadap TVRI yang menurut laporan sudah empat tahun berturut-turut memperoleh opini TMP atau disclaimer. Ada hampir Rp 400 miliar potensi kerugian negara di sana dan Presiden menanggapi secara khusus serta akan menugaskan Kementerian terkait di situ, ungkap Harry, Rabu (5/10).
Dari sebanyak 7 kementerian/lembaga negara pada tahun sebelumnya, pada tahun ini angka tersebut turun menjadi hanya 4 kementerian dan/atau lembaga negara yang mendapatkan opini TMP. Adapun hasil pemeriksaan lengkap BPK pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) pada tahun 2015 kemarin menyatakan bahwa BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 55 LKKL, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada 26 LKKL, dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) kepada 4 LKKL.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
