(Vibizmedia – Nasional) Menghadapi ancaman kelangkaan air di Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama tujuh kementerian lainnya sepakat untuk melakukan revitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA).
Kesepakatan tersebut dilakukan melalui penandatanganan pelaksanaan revitalisasi yang terdiri dari perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraris dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Menteri Basuki mengatakan bahwa GN-KPA dicanangkan di Istana Negara pada tahun 2005 lalu dan kalau revitalisasi dilakukan setiap 10 tahun, saya rasa tidak ada yang salah karena Konferensi Habitat saja setiap 20 tahun direvitalisasi. Karena setiap program atau gerakan seperti ini tidak mungkin sekali dicanangkan, langsung berjalan dengan baik, harus selalu dipelihara, ungkapnya, Senin (14/11).
Revitalisasi tidak cukup hanya dengan delapan kementerian tersebut, melainkan harus melibatkan peran serta masyarakat seperti komunitas peduli sungai atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar hasilnya maksimal. Basuki sampaikan bahwa tanpa peran masyarakat, LSM, komunitas pencinta sungai, saya kira revitalisasi GN-KPA tidak bisa efektif, tegasnya.
Kementerian PUPR akan membentuk tim kerja yang akan membuat rencana pelaksanaan untuk jangka pendek 1-2 tahun terutama dalam menyelamatkan daerah aliran sungai (DAS) yang ada di Indonesia dengan pola 1 DAS 1 fokus penanganan.
Batasannya tetap DAS, namun fokus penanganannnya bisa berbeda-beda. Tidak semua harus dilakukan reboisasi, namun ada juga yang pembenahan cara cocok tanam (di hulu DAS), penanganan erosi maupun pengendalian aliran permukaan (run-off), ungkapnya.
Saat ini, Menteri Basuki sampaikan banyak sekali DAS dalam kondisi kritis, ada sebanyak 108 DAS kritis yang menjadi sasaran GN-KPA dengan memprioritaskan sebanyak 15 DAS sesuai rencana pembangunan jangka menengah (RPJM).
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
