(Vibizmedia – Nasional) Indonesia memang dikenal sebagai negara yang penuh dengan kekayaan dan keanekaragaman budaya. Namun, tak dapat dipungkiri, keanekaragaman yang ada tersebut mungkin saja memunculkan perbedaan-perbedaan pandangan di antara sesama masyarakat.
Untuk memberikan koridor penyelesaian yang jelas bagi perbedaan tersebut, Presiden Joko Widodo mengingatkan kembali bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut ditekankan oleh Presiden Joko Widodo usai menerima kunjungan silaturahmi dari Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy di Ruang Kredensial Istana Merdeka, Jakarta, Selasa siang (22/11).
Presiden sampaikan pegangan kita adalah yang tercantum dalam konstitusi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, semua harus berjalan berdasarkan atas hukum, bukan atas dasar pemaksaan kehendak. Apalagi dengan menggunakan kekuatan massa. Hukum harus menjadi panglima di negara kita, ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Romi, sapaan akrab Ketua Umum PPP, mengingatkan sekilas bahwa keanekaragaman merupakan dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keanekaragaman tersebut seharusnya dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
Romi sampaikan kita perlu kembali kepada dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memang menjadikan keanekaragaman itu sebagai kekayaan kita dan faktor perekat kita, bukan sebagai faktor pembeda kita. Itu hal yang paling prinsip karena kita adalah negara yang ber-bhinneka tunggal ika, terangnya.
Oleh karenanya, terkait dengan segala perbedaan yang ada, Romi mengajak seluruh pihak, utamanya kaum muslim, agar memberikan kesejukan bagi kalangan masyarakat. Karena menurutnya, kehadiran Islam itu untuk semesta alam, bukan hanya untuk umat Islam sendiri tetapi juga untuk seluruh umat manusia.
Disamping itu, terkait dengan proses hukum terhadap petahana Gubernur DKI Jakarta yang kini sedang berjalan, Romi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawalnya sekaligus mempercayakan penanganannya kepada aparat penegak hukum. Ia pun menghimbau kepada seluruh pihak agar tidak menggelar aksi unjuk rasa yang sedianya digelar pada 2 Desember esok.
Dirinya menghimbau agar aksi tanggal 2 Desember 2016 untuk tidak dilaksanakan. Mengapa? Karena yang kita butuhkan adalah pengawalan intensif terhadap lembaga-lembaga negara, dan itu tidak bisa dilakukan dalam aksi massa berikutnya, jelasnya.
Bahkan, meskipun aksi unjuk rasa tersebut telah diniatkan untuk dilakukan secara damai, dirinya tetap menyarankan agar seluruh pihak mengurungkan rencana aksi unjuk rasa tersebut. Sebaliknya, Romi mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama meredam emosi dan menyejukkan suasana demi menjaga kemajemukan bangsa.
Sebagai bangsa, kita sama-sama memiliki masa lalu, memiliki keharmonisan. Mari kita rawat kebhinnekaan kita dengan sama-sama mengembangkan paham agama yang toleran, terangnya.
Sebagai pemimpin negara yang diusung dan didukung oleh sejumlah partai politik, Presiden Joko Widodo tentu dapat menggunakan pengaruhnya untuk menjadikan partai-partai pengusungnya memiliki calon yang sama pada Pilkada serentak di masing-masing daerah. Namun, presiden sama sekali tidak berniat melakukan hal tersebut. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme internal partai yang berlaku.
Di penghujung sesi tanya jawab dengan para jurnalis, Presiden Joko Widodo memastikan bahwa silaturahmi yang dilakukan kepada sejumlah tokoh dan ormas Islam tersebut akan terus dilakukan.
Selain karena memang dirinya bertekad untuk menjadikan hal tersebut sebagai suatu tradisi, silaturahmi juga disebutnya dapat memberikan solusi dan mengetahui segala kekurangan yang dimiliki pemerintah, ungkapnya.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
