(Vibizmedia – Nasional) Presiden Joko Widodo terus melakukan konsolidasi kebangsaan dengan para tokoh atau sejumlah pihak, hal ini dilakukan sebagai bentuk kesadaran untuk ditumbuhkan agar masyarakat dapat saling memahami dan menghormati satu dengan lainnya.
Sejumlah silaturahmi terus dilakukan oleh Presiden dalam waktu beberapa pekan ini dan akan terus dilakukan. Presiden sampaikan bahwa konsolidasi kebangsaan dan kenegaraan tidak ada habisnya, karena hal tersebut mengingatkan akan pentingnya kita tetap dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang isinya beragam dan majemuk, ungkap Presiden usai bersilaturahmi dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Istana Merdeka, Selasa (29/11).
Presiden sampaikan bahwa dirinya juga akan silaturahmi bukan hanya kepada tokoh-tokoh penting seperti tokoh agama, TNI-Polri tetapi juga kepada anak-anak muda, ungkapnya.
Dalam pertemuan pada siang hari tersebut, setidaknya terdapat tiga hal yang dibicarakan keduanya. Pertama, yang berkaitan dengan dimulainya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Kedua, yang berkaitan dengan perkuatan sistem presidensial, dan yang ketiga, masalah komunikasi politik dengan partai-partai pendukung yang akan diintensifkan lagi.
Terutama yang ketiga, komunikasi. Memang kita ini sangat sering bertemu, tetapi memang ini akan lebih diseringkan lagi sehingga semuanya menjadi tersambung dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan rakyat, bangsa, dan negara itu bisa dibicarakan bersama-sama, jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, terkait dengan pembahasan mengenai sistem presidensial, Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, beranggapan bahwa saat ini diperlukan kejelasan mengenai penerapan sistem tersebut agar tidak terlampau parlementer. Ia melaporkan kepada presiden bahwa sedang ada pertemuan alim ulama yang membahas tentang konstitusi terutama ada keinginan untuk memperbaiki sistem demokrasi yang salah satunya ialah penegasan sistem presidensial tersebut.
Perbaikan sistem demokrasi yang dimaksud adalah kejelasan yang tidak menjadi terlalu parlementer juga hal yang substansi seperti mengangkat Kepala BIN apa perlu ke DPR? Mengangkat duta besar apakah perlu ke DPR? Ini penguatan presidensial yang telah dibahas oleh para kyai, para ulama, untuk menyempurnakan sistem demokrasi, ungkap Cak Imin.
Mengenai RUU Pemilu yang pembahasannya dipimpin oleh fraksi PKB sebagai ketua panitia khususnya. Keduanya berbincang mengenai bagaimana agar Pemilu 2019 dapat berjalan dengan lebih transparan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat.
Dirinya melaporkan kepada Presiden, ada banyaknya opsi agar Pemilu tahun 2019 nanti lebih kuat, lebih transparan, lebih dewasa, dan partisipasi masyarakat lebih besar lagi.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
