(Vibizmedia – Nasional) Pemerintah telah menyatakan program kerja tahun 2017 ini, berfokus pada program pemerataan dan mengurangi ketimpangan. Perhatian besar pemerintah tersebut pada upaya pemerataan di bidang ekonomi.
Dalam rapat terbatas mengenai kebijakan pemerataan ekonomi, Selasa (7/2) di Kantor Presiden. Presiden Joko Widodo sampaikan bahwa pemerintah akan benar-benar berfokus pada pemerataan dan mengurangi kemiskinan sebagai wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Program ini dilakukan guna memperkuat pondasi perekonomian di tengah ketidakpastian ekonomi dunia sekarang ini. Pemerintah telah berupaya dalam beberapa tahun ke belakang. Selama waktu tersebut, upaya mengatasi ketimpangan dilakukan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur yang tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Selain itu, pemerintah juga menaikkan alokasi anggaran untuk pembangunan daerah dan desa.
Dalam pergerakan ekonomi nasional ini, pemerintah tidak akan berpusat di Jawa saja, tetapi menyebar menyebar secara merata dan berkeadilan sampai ke seluruh pelosok Tanah Air, termasuk di wilayah-wilayah pinggiran Indonesia, terang Presiden.
Pasca pembangunan infrastruktur dilaksanakan, mulai tahun ini, Presiden instruksikan jajarannya agar lebih berfokus pada sektor ekonominya. Utamanya yang berkaitan dengan ketimpangan antara yang kaya dan miskin.
Sehingga pemerataan ekonomi ini dapat benar-benar menyentuh 40% lapisan kelompok masyarakat bawah, jelas Presiden. Untuk itu, pemerintah akan melakukan terobosan-terobosan kebijakan terkait dengan program pemerataan ini, salah satunya yaitu melalui kebijakan redistribusi aset.
Redistribusi aset ini sudah dimulai dengan pemberian lahan konservasi sebagai hutan adat. Pemberian hutan adat ini terletak di sembilan lokasi. Selain itu, meningkatkan program yang bisa memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan modal melalui peningkatan dan perluasan sebaran penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Persoalan lahan dalam kebijakan redistribusi aset memang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Sebab, berdasarkan data yang disampaikan kepada Presiden, penguasaan lahan di Indonesia saat ini masih terkonsentrasi di kalangan korporasi. Bahkan, data tersebut mengungkap bahwa para pengumpul lahan besar hanya membayar kurang dari seperempat dari nilai pajak transaksi yang harus disetorkan ke negara.
Untuk itu, kita harus memberikan akses lahan bagi penduduk kurang mampu, petani gurem, atau buruh tani yang tidak memiliki lahan sehingga tercipta skala ekonomi untuk meningkatkan pendapatan mereka. Harus segera kita tata lagi melalui reforma agraria dan sistem pajak yang berkeadilan, terang Presiden.
Dari segi permodalan, akses permodalan dan pendidikan bagi kelompok masyarakat lapisan terbawah menjadi perhatian pemerintah untuk lebih memperluas akses terhadap permodalan dan menyediakan skema-skema khusus terhadap kredit usaha rakyat (KUR). Sampai dengan saat ini, skema-skema yang ada masih bersifat umum.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
