(Vibizmedia – Nasional) Sebagai upaya mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah, Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi fokus pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen mempercepat pemerataan pembangunan diseluruh Indonesia dalam rangka memenuhi keadilan bagi masyarakat, ungkapnya, Minggu (5/3) lalu.
Basuki sampaikan bahwa pembangunan jalan di Provinsi Papua dan Papua Barat tidak semata menghubungkan antar kota/kabupaten untuk membuka keterisolasian, namun harus dapat menurunkan angka kemahalan.
Selain itu, dirinya menambahkan bahwa pembangunan jalan Trans Papua dan perbatasan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi saat ini sudah memperlihatkan progres yang signifikan. Misalnya, harga bahan pokok dan semen yang masih mahal di Wamena. Untuk itu perlu dibangun jalan dari Mamugu – Kenyam – Habema hingga Wamena, termasuk beberapa jembatan yang perlu dibangun.
Kedepannya Wamena akan terhubung juga dengan tol laut dan Jalan Trans Papua Wamena – Ilaga – Enarotali – Nabire hingga Wasior yang juga memiliki pelabuhan bongkar muat barang. Dengan adanya jalan yang terhubung ke Wamena dan lokasi-lokasi lain di pedalaman, angkutan logistik tidak lagi harus melalui udara yang akan mengurangi biaya secara keseluruhan.
Saat ini, masyarakat telah merasakan manfaat keberadaan jalan Trans Papua dan perbatasan. Dari 4.300 kilometer jalan Trans Papua, telah terhubung sepanjang 3.850 kilometer dan ditargetkan tahun 2018 sudah tersambung semua ruasnya.
Sedangkan untuk jalan perbatasan, dari 1.068 kilometer jalan perbatasan, 884 kilometer diantaranya juga sudah terhubung dan ditargetkan pada tahun depan keseluruhannya dapat terhubung.
Disamping itu, selain pembangunan jalan yang dilakukan oleh PUPR, untuk mendukung konektivitas, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga melakukan pemasangan jaringan fibre optic pada ruas jalan yang sudah ada saat ini.
Total dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian PUPR yang dikucurkan untuk membangun infrastruktur di Papua dan Papua Barat tahun 2017 adalah sebesar Rp 7,61 triliun, belum termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mencapai Rp 2,18 triliun.
Dana-dana tersebut belum mencukupi untuk seluruh program yang dibutuhkan dikarenakan tantangan alam yang ekstrim, pembangunan infrastruktur Papua dan Papua Barat akan terus didorong guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
