(Vibizmedia – Nasional) Selain untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar desa, harapan pemerintah dana desa juga dapat menjadi stimulus percepatan pertumbuhan ekonomi desa.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Eko Sanjojo mengatakan bahwa pemerintah berharap Dana Desa bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar desa, tapi juga menjadi stimulus untuk percepatan pertumbuhan ekonomi desa.
Oleh karena itu, pemerintah mulai melakukan klasterisasi di setiap desa, sehingga desa itu mempunyai skala produksi yang besar dan terintegrasi dari hulu dan hilir, ungkap Menteri Eko usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (29/3).
Dalam kesempatan tersebut, penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa menjadi poin penting yang diminta oleh Presiden Joko Widodo, sehingga dapat benar-benar efektif serta memberikan manfaat bagi warga desa, juga berperan dalam mengurangi jumlah penduduk yang miskin.
Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian PDTT, ada sebanyak 82% desa-desa di Indonesia yang sangat bergantung pada sektor pertanian. Untuk itu, pemerintah mendorong agar seluruh kepala daerah menentukan skala fokus produksi sehingga pemerintah pusat akan memberikan insentif.
Selain itu, Kementerian Pertanian juga turut membantu dalam memberikan insentif berupa bibit, pupuk dan sarana produksi serta sarana pasca panen, sehingga sektor pertanian bukan hanya bisa menghasilkan pekerjaan di sektor pertanian saja, tetapi juga di industri pasca panennya dan industri pergudangannya, jadi bisa memberikan lapangan pekerjaan yang multiplier effectnya lebih besar, terang Menteri Eko.
Saat ini, kondisi yang ada di lapangan, hanya sekitar 45% desa di Indonesia yang mempunyai sumber air, baik berupa irigasi, embung yang juga diharapkan dapat menjadi sarana perikanan darat dan sebagainya. Karena itu, Presiden menginstruksikan supaya tambahan Rp 20,76 triliun Dana Desa di tahun 2017 digunakan untuk membentuk embung air, sehingga desa-desa tersebut yang sekarang rata-rata hanya bisa menanam 1,45 kali tanam per tahun, menjadi 3 kali tanam.
Melalui tambahan tersebut diharapkan pendapatan di desa bisa meningkat dua kali lipat lebih sehingga terjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi di desa. Terkait dengan penyaluran dana desa, Presiden mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran 2016, masih terdapat 4 kabupaten/ kota yang dana desanya tidak cair dari rekening Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah karena keterlambatan di Pemerintah kabupaten/kota, dan ada 241 desa yang belum menerima dana desa karena berbagai faktor.
Oleh karena itu, dirinya meminta agar masalah ini dapat segera diatasi dan dirinya meminta agar pada tahun 2017 ini, dipastikan semua desa bisa menerima dana desa.
Berdasarkan data pada tahun lalu, pembangunan yang dicapai melalui Dana Desa mencakup 60 ribu kilometer jalan desa, lebih dari 35 ribu mandi cuci kakus (MCK), 15 ribu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 15 ribu poliklinik desa dan sebagainya.
Dengan adanya percepatan pembangunan desa dapat mengatasi ketimpangan antara desa-kota. Ketimpangan tersebutlah yang merupakan penyebab utama tingginya urbanisasi. Untuk itu, pemerintah pada tahun 2017 akan lebih fokus untuk melakukan percepatan pembangunan desa untuk mengatasi persoalan ketimpangan ini.
Fokus pemerintah adalah mengatasi persoalan ketimpangan, bukan saja ketimpangan antardaerah, ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin, tapi juga ketimpangan antara desa dengan kota, terang Presiden Jokowi dalam rapat terbatas.
Persentase jumlah penduduk kota semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010 tercatat persentase penduduk kota sebesar 49,8%. Kemudian tahun 2015 telah meningkat menjadi 53,3% dan diprediksi pada tahun 2025 mencapai 60%. Sementara itu, persentase kemiskinan di pedesaan tercatat mencapai 13,96%. Hampir dua kali lipat persentase penduduk miskin di kota sebesar 7,7%.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
