(Vibizmedia – Nasional) Melalui kerja sama bilateral pemerintah Indonesia dengan pemerintah Perancis, kedua negara sepakat menandatangani perjanjian kerjasama atau Memorandum of Cooperation (MoC) di bidang Pembangunan Kota Berkelanjutan antara Indonesia dan Perancis.
Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Industri, Digitalisasi, dan Inovasi Perancis Cristhophe Sirugue yang disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Perancis Francois Hollande di Istana Merdeka, Rabu (29/3).
MoC ini akan menjadi dasar untuk perjanjian teknis antara ADEME (The Fench Environment and Energy Management Agency) dengan Dijten Cipta Karya dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). Dengan harapan mampu menjadi sarana pertukaran informasi dan pengalaman antara kedua negara.
Selain itu, perjanjian tersebut dapat mendukung program pembangunan kota hijau berkelanjutan yang sudah dicanangkan sejak 2014 sehingga mampu menarik minat investor dalam pengembangan kota berkelanjutan di Indonesia.
Area kerjasama MoC antara kedua negara ini mencakup peningkatan kualitas pengembangan kota berkelanjutan serta promosi dan pengembangan yang terdiri atas rencana dan desain berkelanjutan, ruang terbuka hijau, pengembangan komunitas kota, pengembangan pengolahan limbah, air bersih, green building, transportasi, dan juga sektor energi.
Ditambah lagi, kerjasama di bidang pengairan terkait proses air siap minum dan pengembangan air sebagai sumber energi; pelibatan pihak swasta dalam setiap proyek percontohan; menganalisis dan mengelola risiko, beradaptasi dengan perubahan iklim dan mitigasi; serta topik lainnya yang berkaitan dengan pengembangan kota berkelanjutan.
Disamping itu, pasca penandatangan MoC tersebut, ada enam proyek yang akan dikerjakan yaitu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kobema Provinsi Maluku yang akan menghabiskan anggaran sebesar USD 74,3 juta, SPAM Jatigede di Jawa Barat dengan dana sebesar USD 167 juta, SPAM Durolis (Dumai, Rohil, Bengkalis) Provinsi Maluku dengan kebutuhan dana mencapai USD 33,4 juta, pengelolaan air limbah dengan dana mencapai USD 975 juta, serta pengembangan kota berkelanjutan dengan dana mencapai USD 61,1 juta. Kelima proyek tersebut rencananya bisa diimpelementasikan pada 2018, sedangkan program revitalisasi kota berkelajutan dengan dana mencapai USD 200 juta hingga saat ini masih dalam tahap perencanaan.
Sebelumnya kedua negara telah melakukan kerjasama di bidang infrastruktur sejak 5 Februari 2010 hingga 31 Maret 2014 lalu yaitu rehabilitasi saluran drainase di Banda Aceh sepanjang 150 kilometer, dimana saluran drainase utama maupun sekunder yang mencakup 80% kawasan perkotaan di Aceh dan menghabiskan dana sebesar 36,8 juta Euro. Selain itu juga Pengelolaan Air Limbah Kota Bogor yang dimulai sejak 28 Oktober 2015 hingga 30 Juni 2017 dengan dana sebesar 205 ribu euro.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
