(Vibizmedia – Nasional) Untuk pertama kalinya pemerintah pusat mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam kurun waktu 12 tahun terakhir.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengapresiasi kerja keras yang telah ditunjukkan jajarannya di pemerintah pusat atas keberhasilan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016.
Presiden Joko Widodo sampaikan bahwa ini merupakan kerja keras pemerintah selama ini, kementerian, dan semua lembaga dalam penggunaan uang rakyat, pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, terang Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5).
Dalam acara tersebut, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara juga menyampaikan bahwa sebanyak 73 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara mendapatkan opini WTP. Jumlah tersebut mencapai 84% dan terjadi peningkatan dibanding tahun lalu yang sebesar 65% LKKL yang memperoleh opini WTP.
Lebih lanjut, sebanyak 8 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 6 LKKL memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau ‘disclaimer’. Terhadap kementerian maupun lembaga yang mendapatkan opini WDP dan TMP itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan untuk segera berbenah.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan agar yang lainnya, kementerian maupun lembaga segera dibentuk task force agar ke depan ini menjadi kewajiban, sebetulnya seharusnya menjadi hal yang biasa untuk mendapatkan WTP itu. Itu kewajiban kita dalam penggunaan uang rakyat, uang negara, untuk dikelola dengan baik, tegas Presiden.
Untuk diketahui, kementerian dan lembaga yang memperoleh opini WDP tersebut ialah Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia.
Sementara yang memperoleh opini TMP ialah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemuda dan olahraga, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Badan Keamanan Laut, dan Badan Ekonomi Kreatif.
Presiden Jokowi menargetkan tahun depan semua Kementerian/Lembaga mendapat predikat WTP. Jangan ada yang disclaimer. WDP aja tidak boleh. Memang sudah kewajiban kita untuk mengelola keuangan kementerian dan lembaga karena ini adalah uang rakyat, ungkap Presiden.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
