(Vibizmedia – Nasional) Sejak dicanangkannya program tol laut pada tahun 2015 lalu, pemerintah targetkan biaya logistik bisa turun menjadi 10% dari total biaya yang dikeluarkan pengusaha dengan adanya tol laut berupa angkutan kapal berjadwal.
Melalui adanya tol laut ini diharapkan harga komoditas di Indonesia timur sama seperti di wilayah Indonesia barat. Saat ini, biaya logistik mencapai 26% dari total biaya yang belum bergerak banyak dari sejak pertama kali bergulirnya program tol laut pada 2015 silam.
Penurunan biaya logistik menjadi 10% tentu harus dilakukan dengan berbagai cara, antara lain memperbaiki infrastruktur dan konektivitas antar daerah. Infrastruktur pendukung yang menghubungkan antar daerah termasuk pengembangan pelabuhan dan menambah jalur pelayaran yang belum ada.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sampaikan bahwa selama ini seringkali kapal yang seharusnya memuat komoditas lagi setelah membawa komoditas ke timur Indonesia membuat program ini kurang efektif.
Ketika kapal dari timur ke barat enggak banyak alias kosong dan sangat merugikan kapal, terang Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Senin (5/6).
Bambang sampaikan untuk membuat kapal laut kembali terisi penuh membawa komoditas ke barat, perlu dilakukan pengembangan infrastruktur wilayah di wilayah Indonesia timur. Pengembangan infrastruktur kewilayahan dilakukan dengan mengembangkan kapasitas pelabuhan hingga mempermudah akses jalan dari dan ke pelabuhan.
Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018, ada proyek infrastruktur nasional yang tidak boleh diganggu gugat yaitu konektivitas menuju pelabuhan. Pelabuhan sudah ada dan dibangun konektivitas ke kota terdekat dan jalur distribusi, terang Bambang.
Pembangunan konektivitas ke kota dekat pelabuhan bisa dilakukan dengan membangun akses jalan darat dan jalur kereta api. Namun, di daerah timur yang lebih dibutuhkan adalah akses jalan yang layak sehingga bisa digunakan untuk kontainer dan kendaraan lainnya.
Pembangunan infrastruktur penunjang yang dibutuhkan tersebut meliputi akses jalan, pasokan listrik, hingga air bersih yang dapat menunjang aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.
Masing-masing daerah memiliki kebutuhannya masing-masing, untuk pelabuhan di Jawa kereta jadi kebutuhan, tetapi di tempat lain fokus jalan dulu disesuaikan dengan kondisi pelabuhan dan harus cukup untuk kontainer, terang Bambang.
Untuk itu, peran swasta sangat dibutuhkan untuk terlibat langsung dalam investasi pengembangan pelabuhan hingga melayani pelayaran ke lebih banyak daerah lagi. Dalam tol laut bisa dilakukan dengan menjadi investor dalam pengembangan pelabuhan yang nantinya bisa disandarkan oleh kapal berbadan besar. Kerja sama dalam bentuk joint venture pengelolaan pelabuhan juga bisa dijajaki.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
