Pentingnya Peran Swasta Dalam Ekspansi Infrastruktur di Tanah Air

0
956
Presiden Joko Widodo meninjau proyek pembangunan jalan tol Bogor - Ciawi - Sukabumi seksi 1 sepanjang 15 kilometer. Proyek jalan tol ini mangkrak sejak tahun 1997 (Photo: Rully Sinambela/ Vibizmedia.com)

(Vibizmedia – National)  Pemerintah Indonesia lakukan kerja sama dengan pemerintah Australia di bidang infrastruktur, perdagangan, pertanian, teknologi finansial dan pendidikan.

Dalam pertemuan yang dilakukan antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dengan Menteri Perdagangan dan Industri New South Wales Australia Niall Blair di Sidney, Australia, Rabu kemarin (21/6).

Menteri PPN Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut didapat fakta bahwa banyak kegiatan asset recycling di Australia untuk membangun jalan, terowongan, transmisi listrik, hingga pembangunan bandara yang saat ini masih dikerjakan.

Skema asset recycling itu sama seperti yang ditawarkan Indonesia sebagai skema Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Pemerintah (PINA), terang Bambang, Kamis (22/6).

Ini memiliki arti penting skema pembiayaan infrastruktur dalam ekspansi infrastruktur yang sedapat mungkin menarik pihak swasta. Kunci keberhasilan dari upaya ini, adalah kejelasan pemanfaatan hasil PINA atau asset recycling dalam ekspansi proyek infrastruktur, ungkap Bambang.

Perlu diketahui,  skema PINA di New South Wales, Australia dilakukan dalam kondisi anggaran negara tersebut mengalami surplus AUD 4,5 miliar.

Untuk itu, saat ini,  pemerintah Indonesia terus mendorong partisipasi swasta untuk mengembangkan infrastruktur di Tanah Air. Keberadaan infrastruktur sangat vital untuk mendorong konektivitas, memajukan pembangunan perkotaan-pedesaan, menekan ketimpangan dan menjadi prasyarat agar Indonesia terhindar dari middle income trap country, terangnya.

Sampai dengan 2019 mendatang, kebutuhan dana untuk membangun infrastruktur berdasarkan perhitungan Bappenas mencapai Rp 4.796 triliun, dengan perincian kontribusi oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 1.978 triliun, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 1.066 triliun dan partisipasi swasta sebesar Rp 1.751 triliun.

Bambang sampaikan di beberapa negara seperti Thailand,  Brazil,  Portugal dan Inggris mampu mendorong investasi swasta di infrastruktur melalui skema PPP hingga 40% dari total kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur di negara-negara tersebut, jelasnya.

 

Journalist : Rully

Editor.     : Mark Sinambela

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here