(Vibizmedia – National) Pariwisata Indonesia didukung oleh sektor perbankan, dalam hal ini Bank Indonesia. Otoritas perbankan tersebut bersiap mengaplikasikan sistem transaksi digital di destinasi wisata yang formulanya siap rilis di beberapa destinasi pariwisata Bali. Wilayah percontohannya adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan, Bali.
Proyek ini juga mendukung pengaplikasian gerakan nasional nontunai di daerah. “Kami harus memberikan banyak opsi bertransaksi bagi wisatawan di Bali. Dengan model transaksi ini, semua akan dimudahkan. Kami juga harus mendukung dan mengaplikasikan program pemerintah,” ungkap Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Causa Iman Karana.
Beberapa spot di Tabanan sudah disiapkan sebagai prototype, seperti: Tanah Lot, Alas Kedaton, Danau Beratan, dan Jatiluwih. Pada lokasi-lokasi wisata ini akan menggunakan sistem transaksi berbasis uang elektronik. “Destinasi pariwisata itu sangat potensial menggunakan pembayaran uang elektronik ini. Daya tariknya juga luar biasa besar dan banyak wisatawan di sana,” ujarnya lagi.
Vibrasi alam dan infrastruktur pada 4 spot di Tabanan tersebut memang luar biasa. Tanah Lot memang yang paling popular, dikunjungi 3,49 juta wisatawan pada 2017. ”Tanah Lot memang padat. Tapi, tiga destinasi lain punya karakter unik sehingga tetap ramai,” kata Causa.
Alas Kedaton adalah kawasan hutan yang merupakan zonasi ‘kerajaan’ kera. Sedangkan danau Beratan juga dikunjungi 2.000 sampai 2.500 wisatawan setiap harinya di sepanjang 2017. Bagaimana dengan Jatiluwih? Kawasan ini ditetapkan UNESCO sebagai warisan dunia. Setiap harinya dikunjungi 600 wisatawan, mayoritas asal Prancis. Jumlah tersebut selalu terkoreksi naik 30% setiap tahunnya.
”Masing-masing destinasi punya kekuatan tersendiri. Secara sistem, model pembayaran uang elektronik bisa dilakukan di banyak destinasi di Bali. Tapi, kami mencoba dari Tabanan,” ujar Causa.
Bagaimana teknis pelaksanaan digitalisasi transaksi di Tabanan ini? Pembayaran sistem non tunai akan berlaku untuk tiket masuk dan pembayaran parkir. “Kami akan fokus di tiket dan parkir. Dengan begitu, tata kelola akan tercatat dan bisa mengukur PAD lebih detail. Untuk hal ini, Tabanan yang sangat siap,” terangnya.
Tabanan memiliki PAD Rp.324 miliar di tahun 2017. Dari jumlah realisasi itu, pajak retribusi paling kecil kontribusinya. Angkanya hanya Rp.53 juta saja. Income itu berasal dari 2 lahan parkir yang bisa dipungut yaitu Hardys dan KFC Tabanan. Mereka pun menargetkan PAD Rp.409,2 miliar di tahun 2018. “Kalau sudah terintergrasi baik, semua bisa dioptimalkan. Tidak ada yang sulit dengan sistem ini,” tuturnya.
“Perubahan gaya hidup yang semakin go digital telah merubah segalanya. Penerapan transaksi non tunai di Tabanan sangat bagus. Sistem ini harusnya juga dikembangkan di wilayah dan destinasi lain di Indonesia. Sekarang eranya sangat digital. Wisatawan membutuhkan yang praktis dan serba cepat,” tegas Arief.
Journalist: Mytri
Editor: Emy T Source: Kemenpar
