Sederhana Perizinan, Presiden Minta Kepala Daerah Hitungan Jam

0
618
(Vibizmedia-Jakarta) Presiden ingatkan seluruh kepala daerah pentingnya penyederhanaan perizinan.
Dalam acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya, Senin (30/4), Presiden Joko Widodo mengingatkan mengenai betapa mahalnya waktu yang tidak kita manfaatkan dengan baik. Oleh karena mahalnya waktu itu, dirinya mewanti-wanti soal musuh terbesar bagi kita, yakni membuang-buang waktu.
Presiden ingatkan apa itu yang namanya buang-buang waktu? Ya cara kerja kita yang bertele-tele, itu buang-buang waktu. Gaya kerja kita yang jelimet, itu juga buang-buang waktu. Yang namanya rantai birokrasi yang panjang itu juga buang-buang waktu. Yang namanya rantai perizinan (yang panjang) itu juga sudah harus ditinggalkan, jelasnya.
Menurut Presiden, dengan perkembangan teknologi yang makin memudahkan seperti sekarang ini, potensi produktivitas juga akan semakin meningkat. Namun, sering sekali potensi produktivitas itu terhambat dan tidak mampu dimanfaatkan hanya karena pola pikir yang masih belum berubah.
Kalau pola pikir kita masih seperti itu maksudnya perizinan berbelit dan rumit, ya sudah, akan sulit untuk maju, ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyinggung soal angka ekspor dan investasi Indonesia yang kini sudah tertinggal dengan negara-negara tetangga. Data yang ada menyebutkan bahwa Indonesia tertinggal dengan Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Bahkan, bukan tak mungkin di masa mendatang juga terkejar oleh negara-negara seperti Laos dan Kamboja bila masih terus terjebak pada rutinitas.
Oleh karena itu, kalau mau ada yang investasi, buka lebar-lebar. Apalagi kalau yang orientasinya ekspor. Jangan justru izinnya diruwetkan, ditinggal betul kita nanti, terangnya.
Kembali dirinya mengingatkan pola kerja seperti diskusi yang bertele-tele dan rantai birokrasi yang sangat panjang sudah seharusnya segera ditinggalkan. Begitu pula dengan proses perizinan yang saat ini Presiden sebut masih membutuhkan waktu yang sangat lama.
Saat ini, masih ada yang hitungannya tahun, bulan, dan minggu untuk mengurus izin. Dirinya mendorong pemerintah daerah agar sekarang ini menerbitkan perizinan hitungannya harus jam.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here