(Vibizmedia-Jakarta) Presiden Joko Widodo pimpin rapat terbatas bersama jajarannya pastikan persiapan Idulfitri lancar.
Didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla sore ini, Rabu (30/5), Presiden mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Kerja dan jajaran terkait untuk menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Presiden meminta laporan dari masing-masing kementerian terkait persiapan menjelang hari raya Idulfitri 1439 Hijriah mendatang. Mulai dari kesiapan infrastruktur, moda transportasi, hingga stok bahan bakar minyak (BBM).
Dan yang tidak kalah pentingnya juga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat, terang Presiden.
Masalah keamanan juga tak luput dari perhatian Presiden. Kepala Negara meminta Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memberikan laporan terkait langkah-langkah yang ditempuh guna menjaga stabilitas keamanan di Tanah Air menjelang dan saat hari raya Idulfitri.
Saya yakin dengan sinergi yang kuat antara Polri, TNI, dan BIN akan mampu melakukan tindakan pencegahan dan penangkalan setiap potensi gangguan keamanan dan ketertiban selama bulan Ramadan dan nanti saat Idulfitri sehingga masyarakat bisa menjalankan ibadah dengan tenang, aman, dan nyaman, ungkapnya.
Disamping itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian yang bertugas mengawal keamanan perayaan Idul Fitri 1439 Hijriah, agar lebih sigap dan berhati-hati.
Tito menegaskan, Polri berupaya keras agar kriminalitas khususnya aksi terorisme tidak terjadi saat Idul Fitri.
Selain itu, kejahatan konvensional seperti copet, jambret, dan pembius sehingga di semua pelabuhan, bandara, atau terminal bisa aman.
Tito mengatakan, pihaknya juga akan mencegah adanya penertiban yang dilakukan organisasi masyarakat tertentu selama bulan Ramadhan. Organisasi masyarakat (Ormas) dihimbau tidak melakukan penertiban terhadap tempat-tempat tertentu sendirian. Ormas sebaiknya melaporkan kepada aparat keamanan jika ada tempat hiburan atau tempat tertentu yang melanggar aturah pemerintah daerah.
Selain pengamanan keamanan para pemudik, pemerintah juga berupaya mengamankan sembako agar tidak ada oknum yang melakukan kecurangan. Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, serta Satgas Pangan sudah bekerja sama hingga hari ini agar harga sembako tetap stabil.
Menurut Tito, aparat keamanan telah melakukan operasi penegakan hukum sebanyak 421 kasus dengan 397 tersangka penyelewengan pangan, mulai dari penimbunan, monopoli, hingga mafia pangan. Melalui penegakan ini pemerintah berupaya agar suplai pangan pada masyarakat terpenuhi dengan harga yang sesuai. Sehingga ketika ada yang memainkan pangan pasti akan segera ditindak secara tegas.
