(Vibizmedia-Bogor) Kamis sore, Kamis (5/7), 18 bupati diterima Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor. Presiden ingatkan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah
Setelah bersalaman dan berfoto bersama di teras Istana, Presiden kemudian mengajak para kepala daerah ini masuk ke Ruang Garuda untuk berbincang-bincang.
Membuka pertemuan tersebut, Presiden ungkapkan ini undangan khusus kepada Bapak Ibu Bupati, saya memang ingin mengundang dalam forum-forum yang lebih kecil seperti ini, sehingga lebih bebas untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan di daerah, jelasnya.
Pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Presiden mengatakan ingin agar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota betul-betul satu garis lurus.
Setiap kebijakan di pemerintah pusat harus bisa dikerjakan secara sinergi bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten.
Presiden menuturkan bahwa situasi ekonomi dunia sekarang penuh dengan ketidakpastian dan sulit dikalkulasi.
Selain itu, dirinya meminta para kepala daerah berperan serta mendinginkan suasana dalam berdemokrasi, sehingga tidak terjadi kegaduhan.
Ditambah lagi, program pemerintah pusat yang belum berjalan di tingkat daerah. Mardani mencontohkan masyarakat daerah masih merogoh koceknya sendiri untuk biaya pematokan tanah dalam proses sertifikasi lahannya. Padahal, pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran untuk pembuatan sertifikatnya.
Selain itu, masalah Dana Alokasi Khusus (DAK) juga disampaikan daerah yang tidak terakomodasi tujuannya. Bupati Jember Faida meminta adanya petunjuk teknisnya (juknis) dalam pengelolaan DAK, sehingga dana tersebut dapat segera digunakan. Kami juga sepakat bagaimana dana tersebut digunakan lebih awal, terangnya.
Mendengar masukan-masukan tersebut Presiden Jokowi menyatakan akan mengkajinya lebih lanjut. Selama ini, ada kebijakan daerah yang bisa dikeluarkan, tapi ada juga aturan yang sulit karena terkait dengan Undang-Undang. Ini perlu dikonsultasikan dengan berbagai pihak yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Journalist: Rully
Editor: Mark Sinambela
