(Vibizmedia-Nasional) Presiden Joko Widodo meminta jajarannya agar fokuskan semua kekuatan Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada penanganan Covid-19.
“Saya ingin menekankan sekali lagi agar seluruh kementerian, seluruh lembaga, dan seluruh pemerintah daerah menyisir ulang kembali APBN dan APBD-nya. Pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas sekali lagi pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas, potong rencana belanja yang tidak mendesak, perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat”, tegasnya saat Sidang kabinet Paripurna melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa 14 April 2020.
Presiden tegaskan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tidak boleh lari dari tiga prioritas yang ia sampaikan yakni refocusing dan realokasi anggaran APBN 2020, jaring pengaman sosial, dan stimulus bagi pelaku ekonomi, pelaku UMKM dan pelaku usaha.
“Saya melihat setelah saya cermati, saya mencatat, masih beberapa daerah yang APBD-nya masih business as usual, ini saya minta Menteri Dalam Negeri, saya minta bu Menteri Keuangan agar mereka ditegor. Ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaringan pengaman sosial, ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi, dan bahkan ada 34 daerah yang belum menyatakan data anggaran untuk penanganan Covid-19”, jelas Presiden.
Oleh sebab itu, Presiden meminta Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk membuat pedoman bagi daerah-daerah untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran dan kegiatan-kegiatan yang ada.
“Sekali lagi saya minta Mendagri, Bu Menteri Keuangan membuat pedoman bagi daerah-daerah untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran dan kegiatan-kegiatan yang ada. Sehingga pemerintah pusat dan daerah memiliki satu visi, memiliki prioritas yang sama dalam mengatasi penyebaran Covid-19”, terang Presiden.
