(Vibizmedia-Nasional) Guna memastikan bantuan sosial Presiden bagi warga terdampak sosial ekonomi akibat Covid-19 tersalurkan secara tepat sasaran. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy kembali melakukan peninjauan penyaluran bantuan sosial Presiden di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Untuk diketahui, penyaluran Banpres di Kabupaten Bogor sampai hari ini telah mencapai 67,44% atau telah tersalur kepada 47.526 KPM (Keluarga Penerima Manfaat).
“Saya hari ini melakukan pengendalian yaitu monitoring dan supervisi untuk memastikan bahwa bantuan-bantuan dalam rangka Jaring Pengaman Sosial termasuk sembako banpres untuk Kabupaten Bogor ini betul-betul tepat sasaran. Sekaligus saya memastikan bahwa data yang dikumpulkan RT RW yang dibicarakan di tingkat musyawarah desa betul-betul data yang terdiri dari warganya yang sangat membutuhkan,” ungkap Muhadjir usai melakukan peninjauan di Kabupaten Bogor, Jumat 15 Mei 2020.
Dalam peninjauannya, Muhadjir menemukan, masih ada warga miskin yang sangat membutuhkan bantuan belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan belum menerima bantuan sosial regular, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT).
Untuk itu, ia merekomendasikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor dan Kepala Desa setempat agar warga miskin yang benar-benar membutuhkan dimasukkan ke dalam DTKS, dan untuk warga yang tergolong sudah mampu tetapi masih terdata di DTKS agar dikeluarkan.
“Dengan didaftarkannya mereka yang benar-benar membutuhkan ke dalam DTKS, maka setelah Covid selesai, warga tersebut dapat memperoleh bantuan regular. Sebaliknya, untuk mereka yang sudah mampu, walaupun sudah ada di DTKS, sebaiknya dikeluarkan, diganti dengan yang sangat membutuhkan. Jadi ini dijadikan sebagai momentum memperbaiki data sasaran perlindungan sosial”, jelasnya.
Muhadjir mengaku, masih ada beberapa penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran dari data penerima bansos yang sangat banyak.
Ketidaktepatan sasaran ini diyakininya hanya sedikit. Namun demikian, proses verifikasi dan perbaikan data harus terus dilakukan sehingga penyaluran pada tahap berikutnya sudah dapat menggunakan data yang tepat usulan RT/RW.
“Karena jumlah penerimanya banyak sekali. Sekarang ini total ada 54 juta kepala keluarga seluruh Indonesia yang menerima. Dari 54 juta kepala keluarga, pasti ada 1 atau 2 keluarga yang tidak tepat sasaran. Itu mohon dimaklumi,” katanya.
Guna memastikan ketepatan sasaran, saat ini, Pemerintah melalui Kemendes PDTT dan Kemensos akan membuat kebijakan setiap penerima datanya akan dipasang di balai desa setempat atau ada uji publik.
