(Vibizmedia-Nasional) Sebagai bentuk komitmen menyongsong reformasi birokrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK), serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), yang ada di lingkungan Kemendes PDTT.
“Bukan semata-mata hanya sebuah jargon yang tidak kita laksanakan, yang hanya untuk menghiasi dokumen-dokumen Kementerian,” ungkap Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi di kantornya, Kalibata, Jakarta, Jumat 19 Juni 2020.
Anwar Sanusi mengatakan beberapa indikator agar institusi layak menjadi wilayah zona integritas, indikator tersebut harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh oleh semua stake holder lainnya di lingkungan Kemendes PDTT.
Sebuah institusi dalam melaksanakan program reformasi birokrasi adalah semakin dipercaya oleh publik, sementara untuk mendapatkan kepercayaan publik harus memiliki integritas, sedangkan indikator integritas adalah harus dimulai dari semua unit-unit yang ada di Kementerian.
Sementara ini, Sekretariat Jenderal Kemendes PDTT menyiapkan Biro Humas dan Kerjasama yang akan dijadikan wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih dan melayani.
“Memang targetnya adalah seluruh unit kerja memiliki semacam fakta integritas yang bisa dilaksanakan oleh seluruh pegawai yang ada di unitnya atau seluruh Kementerian,” terangnya.
