(Vibizmedia-Nasional) Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terus memonitor persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di sejumlah daerah yang menggelar Pilkada.
Dalam setiap kunjungan kerjanya tersebut, salah satu arahan utama Mendagri ialah mendorong pemerintah daerah untuk memencairkan dana Pilkada kepada Penyelenggara Pemilu (KPUD dan Bawaslu Daerah) serta aparat keamanan.
Perkembangan pencairan dana Pilkada berdasarkan Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPHD) yang menjadi tanggung jawab Pemda menjadi sorotan utama Mendagri Muhammad Tito Karnavian.
Menurut Tito, sejumlah kepala daerah telah berkomitmen segera melakukan transfer anggaran Pilkada ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun aparat pengamanan di masing-masing daerah.
Ia mengatakan, persoalan Pemda telat mencairkan anggaran Pilkada karena kemampuan fiskal sehingga Pemda menunggu transfer Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat.
“Saya melihat dari data tadi anggaran-anggaran. Yang paling utama anggaran, anggaran dari NPHD untuk sembilan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” ungkap Tito dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pengarahan Kepada Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Daerah di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jumat 17 Juli 2020.
Tito mengaku gembira atas perkembangan anggaran NPHD di Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kabupaten/Kota se-Sulteng.
“Alhamdulillah sebagian besar sudah di atas 75 persen bahkan ada yang 100 persen,” terang Tito.
Tito berharap tahapan sekarang yang mulai masuk tahapan pencocokan dan penelitian pemutakhiran data pemilih door to door, petugasnya sudah bisa menggunakan alat proteksi karena anggarannya sudah ada.
“Kemudian sudah diatur juga protokol-protokol sampai dengan pemungutan suara nanti. Termasuk kampanye tidak boleh ada arak-arakan. Tidak boleh ada konvoi-konvoi. Dibatasi jumlahnya 50 orang dalam rapat pertemuan terbatas,” tegas Tito.
Ini semua diatur agar Pilkada tidak menjadi media penularan, lanjutnya, tapi justru Pilkada ini dapat membuat semua pihak bisa mengangkat topik utama peran kepala daerah dalam penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.
“Kalau topik ini bisa diangkat, maka akan terjadi mobilisasi gerakan besar oleh para penyelenggara, kontestan, pengaman TNI Polri untuk membuat mendisiplinkan masyarakat dalam rangka untuk mencegah penularannya,” kata Tito.
