(Vibizmedia-Nasional) Sampai dengan tanggal 20 Juli 2020, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp10,83 triliun yang diberikan kepada masyarakat desa yang terdampak ekonomi akibat Covid-19.
Dari BLT yang telah disalurkan tersebut, ada sebanyak 81 persen keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Dana Desa merupakan keluarga miskin yang baru kali ini mendapatkan bantuan dari pemerintah.
“Artinya kebijakan BLT Dana Desa ini sangat tepat sekali. Karena kenyataan di lapangan menujukkan bahwa mayoritas penerima BLT adalah masyarakat yang seharusnya mendapatkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) tapi tidak terdata. Tetapi akhirnya terdata di BLT,” ungkap Abdul Halim Iskandar dalam keterangannya, Selasa 21 Juli 2020.
BLT Dana Desa sendiri disalurkan melalui dua gelombang, yakni gelombang pertama diberikan pada bulan April (tahap I), Mei (tahap II), dan Juni (tahap III) masing-masing Rp600 ribu per KPM per bulan.
Sedangkan, gelombang kedua diberikan pada Bulan Juli (Tahap IV), Agustus (Tahap V), dan September (Tahap VI) masing-masing Rp300 ribu per KPM per bulan.
Abdul Halim mengatakan penyaluran BLT Dana Desa tahap I sendiri telah direalisasikan oleh 74.877 desa yang menyasar sebanyak 7.426.707 KPM dengan dana sebesar Rp4,69 triliun.
Selanjutnya, penyaluran tahap II telah direalisasikan oleh 64.515 desa yang menyasar sebanyak 6.757.859 KPM dengan dana sebesar Rp4,05 triliun.
Sementara, penyaluran tahap III telah direalisasikan oleh 35.857 desa kepada sebanyak 3.453.286 KPM dengan dana sebesar Rp2,07 triliun. Sedangkan penyaluran tahap IV telah direalisasikan oleh 645 desa yang menyasar 58.494 KPM dengan dana sebesar Rp17,55 miliar.
“Jadi total bulan pertama penyaluran (tahap I) sampai 4 (tahap IV) sudah Rp10,83 Triliun yang sudah tersalur BLT Dana desanya,” ungkap Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.
Menurutnya, masih terdapat desa yang belum sama sekali merealisasikan penyaluran BLT Dana Desa. Misalnya terdapat 52 desa yang masih menunggu proses verifikasi status desa oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, tiga kabupaten di Papua dan 1 kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih terkendala geografis.
Uniknya, terdapat desa yang sengaja tidak menyalurkan BLT Dana Desa karena tidak satupun warganya masuk ke dalam kriteria penerima BLT Dana Desa.
Di sisi lain, juga terdapat desa yang kebutuhan masyarakat miskin di desanya telah ditanggung oleh warga kaya di desa setempat.
“Misalnya di Malang, ada warganya yang tidak mau dana desa digunakan untuk BLT. Karena warga yang kaya meng-cover warga lain yang tidak mampu. Jadi nilai gotong royongnya tinggi,” terangnya.
