(Vibizmedia-Nasional) Direktur Jenderal Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan Budi Hartawan menyatakan bahwa pihaknya berencana membangun BLK yang dikelola langsung oleh Kemenaker di setiap provinsi yang bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia (SDM).
“Transformasi BLK adalah strategi perubahan BLK secara terstruktur dan masif dari segi kelembagaan, sarana dan fasilitas, substansi pelatihan, dan persepsi, sehingga memberikan dampak yang signifikan bagi ketenagakerjaan nasional,” Budi Hartawan dalam keterangannya, pada hari Senin, 2 November 2020.
Budi Hartawan menjelaskan, sebelumnya Kemenaker telah menerapkan program 3R (reorientasi, revitalisasi, dan rebranding) BLK. Program ini berlangsung sejak tahun 2016 sampai dengan 2020. 3R bertujuan untuk memperkuat akses dan mutu pelatihan vokasi, sehingga dapat menciptakan SDM kompeten sesuai kebutuhan industri dalam jumlah yang memadai.
Program 3R diterapkan di 5 BLK Besar yaitu BBPLK Bekasi, BBPLK Serang, BBPLK Bandung, BBPLK Semarang, dan BBPLK Medan. Program ini dinilai telah berjalan dengan baik dan berhasil. Untuk itu, program transformasi BLK bertujuan untuk melanjutkan program 3R.
“Ini merupakan kelanjutan dari konsep 3R, yang telah kita lakukan di 5 BBPLK dari tahun 2016 sampai tahun 2020,” jelas Budi.
Nantinya transformasi BLK akan menerapkan 4R, lanjutnya, yaitu reformasi kelembagaan, rebranding persepsi, redesain substansi pelatihan, serta revitalisasi sarana dan prasarana.
“Dalam reformasi kelembagaan ini idealnya setiap provinsi ada UPTP (Unit Pelaksana Teknis Pusat), minimal 1 UPTP,” terangnya.
Menurutnya, reformasi kelembagaan juga mencakup penyiapan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan, baik lembaga pelatihan milik pemerintah dan swasta, khususnya dalam pengembangan kurikulum dan metode pelatihan berbasis online; serta integrasi sistem pelatihan dan penempatan tenaga kerja.
Dari sisi rebranding persepsi, Budi Hartawan menjelaskan bahwa langkah yang akan dilakukan adalah memperkuat sinergitas industri dan UMKM; membuka peluang program pemagangan luar negeri ke negara selain Jepang; dan kampanye pelatihan vokasi dan BLK secara massif.
“Banyak peluang pemagangan ke negara selain Jepang, ini yang harus kita optimalkan bersama,” tegasnya.
