(Vibizmedia-Nasional) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir sejak peluncuran Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2015 lalu, Indonesia sudah berhasil menaikkan peringkat pencapaian SDGs ke posisi 75 di tahun 2023 dari posisi sebelumnya pada peringkat 102 di tahun 2019.
“Indonesia telah berhasil menaikkan peringkat pencapaian SDGs, yakni ke posisi 75 di tahun 2023, dari posisi 102 di tahun 2019. Sebanyak 76% indikator SDGs di Indonesia telah tercapai,” jelas Airlangga dalam keterangannya, pada Rabu, 11 September 2024.
SDGs sendiri berisi 17 Goals dan terbagi dalam empat pilar yang memuat tujuan dan sasaran global untuk mengakhiri kemiskinan, menghapuskan kesenjangan, dan melindungi lingkungan.
Dalam rangka mengakselerasi pencapaian SDGs, Pemerintah terus berupaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan ramah lingkungan melalui tiga mesin ekonomi.
Yang pertama adalah melalui revitalisasi mesin ekonomi konvensional dengan menggiatkan sektor-sektor yang saat ini telah berjalan baik, yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur.
“Kedua, melalui pengembangan mesin ekonomi baru, yaitu dengan mengembangkan peluang di berbagai sektor baru seperti hilirisasi industri, akselerasi digitalisasi, bioteknologi, dan transisi energi,” jelas Airlangga.
Dan yang ketiga, adalah dengan memperkuat perlindungan sosial dalam penguatan mesin ekonomi Pancasila untuk melindungi masyarakat rentan melalui PKH dan Kartu Sembako, makanan bergizi gratis, SD Inpres, KUR, hingga program cash for work.
Menurutnya, dalam Pilar Pembangunan Sosial, Pemerintah telah menyiapkan sejumlah program perlindungan sosial, termasuk salah satunya bantuan langsung tunai.
Pemerintah terus berupaya untuk menjaga daya beli setiap kelas pendapatan, termasuk juga kelas menengah serta memperkuat UMKM dan meningkatkan kewirausahaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan aset produktif bagi masyarakat miskin dan rentan melalui pemberian akses kepemilikan dan pengelolaan lahan, melalui Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria.
