Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan, Ditjen Perhubungan Laut akan mendirikan posko pemantauan di 264 pelabuhan di seluruh Indonesia mulai 18 Desember 2024 hingga 8 Januari 2025. Posko-posko ini ditujukan untuk memantau situasi di lapangan serta memastikan perjalanan penumpang berlangsung lancar, aman, dan nyaman.
Kemenhub juga memastikan bahwa seluruh armada yang digunakan berada dalam kondisi laik laut. Peningkatan pengawasan terhadap keselamatan pelayaran dilakukan, termasuk upaya antisipasi terhadap cuaca ekstrem. Seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan nakhoda kapal diinstruksikan untuk selalu memantau prakiraan cuaca dari BMKG. Syahbandar diwajibkan menunda keberangkatan kapal jika terjadi cuaca buruk demi menjaga keselamatan pelayaran.
Selain itu, perhatian juga diarahkan pada kesiapan fasilitas pelabuhan oleh UPT dan operator, serta pembaruan jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal oleh perusahaan pelayaran, baik di pelabuhan maupun melalui media sosial. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut menegaskan bahwa optimalisasi armada angkutan laut akan difokuskan pada daerah dengan potensi jumlah penumpang tertinggi, untuk mencegah penumpukan penumpang.
Dalam hal koordinasi, Kemenhub menekankan pentingnya sinergi dengan pihak terkait untuk manajemen keadaan darurat, termasuk pembaruan rencana darurat, pelatihan, simulasi, dan pemetaan kapal negara KPLP serta Kenavigasian. Semua persiapan ini diharapkan dapat memastikan kelancaran arus mudik dan balik selama Nataru.