(Vibizmedia – Jakarta) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria yang sering kali menghambat pembangunan. Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dalam keterangannya pada Rabu (11/12/2024), menyatakan bahwa pemerintah akan fokus pada tiga jenis sengketa tanah yang harus diselesaikan segera, yaitu konflik tanah pemerintah, sengketa tanah dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan permasalahan agraria yang melibatkan TNI/Polri.
Nusron Wahid menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan konsolidasi dengan berbagai lembaga terkait, termasuk Mabes TNI dan BUMN, untuk memastikan penyelesaian sengketa berlangsung secara bertahap dan sistematis. Penyelesaian sengketa akan dilakukan dengan pendekatan yang hati-hati, akurat, dan berbasis manajemen risiko.
Selain itu, Nusron menekankan pentingnya menyelesaikan sengketa tanah yang terkait dengan proyek strategis nasional, seperti yang mendukung ketahanan energi dan pangan, dalam rangka mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan perlunya pemrosesan cepat terhadap dokumen-dokumen strategis untuk mendukung sektor-sektor penting tersebut.
Wakil Menteri BUMN, Aminudin Ma’ruf, menyambut baik langkah Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan masalah agraria yang melibatkan BUMN. Ia juga menyebutkan bahwa BUMN telah melakukan pemetaan terkait persoalan agraria yang menyentuh sektor mereka, termasuk isu kedaulatan energi, yang sempat dibahas dalam Rapat Paripurna DPR pada awal Desember lalu.
Dengan komitmen kuat dan kerja sama antara lembaga pemerintah dan BUMN, penyelesaian sengketa agraria diharapkan dapat berlangsung lebih efisien dan efektif, mendukung pencapaian ketahanan pangan, energi, dan sektor-sektor lainnya yang menjadi prioritas pemerintah.
