(Vibizmedia – Bandung) Kesinambungan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi pembahasan utama dalam rapat koordinasi bidang pangan yang diadakan di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (24/12/2024). Rapat ini bertujuan untuk memperkuat langkah-langkah pencapaian swasembada pangan dengan mengedepankan peran aktif pemerintah daerah.
cKepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, memberikan apresiasi kepada Jawa Barat sebagai sentra produksi beras nasional, yang memiliki stok Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) tertinggi di Indonesia. Data per 20 Desember 2024 menunjukkan bahwa total CBPD Jawa Barat mencapai 6,072 ribu ton, terdiri atas 2,652 ribu ton di tingkat provinsi dan 3,420 ribu ton di tingkat kabupaten/kota.
Arief menyampaikan bahwa setiap daerah perlu memiliki neraca pangan untuk mengetahui kapasitas produksi dan potensi kerja sama antardaerah. Ia juga menyoroti capaian Jawa Barat dalam membangun cadangan pangan yang besar. Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya optimalisasi sektor pertanian, mengingat hasil Survei Ekonomi Pertanian (SEP) 2024 dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 5,93 persen petani di Jawa Barat masih mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil panennya. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Sulawesi Barat dan Sumatera Selatan, yang masing-masing tercatat 3,20 persen dan 3,53 persen.
Arief juga mengimbau pemerintah daerah di Jawa Barat untuk meningkatkan pembangunan Rice Milling Unit (RMU). Ia menjelaskan bahwa pengolahan gabah menjadi beras berkualitas tinggi dan distribusinya ke daerah lain sangat penting, mengingat beras merupakan salah satu faktor utama penyumbang inflasi. Selain itu, ia menekankan perlunya penegakan perlindungan lahan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 agar lahan sawah tetap terjaga. Ia juga mendorong kebijakan penyesuaian harga gabah untuk memberikan motivasi kepada petani dalam meningkatkan produksi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menggarisbawahi perlunya koordinasi erat antara pemerintah daerah dan Perum Bulog menjelang panen raya yang diperkirakan berlangsung pada Februari-Maret 2025. Ia menyatakan bahwa pemerintah telah merundingkan harga gabah di kisaran Rp6.500 hingga Rp7.000 per kilogram, dan keputusan final terkait harga ini akan dilaporkan kepada Presiden.
Data dari BPS memperkirakan produksi beras nasional pada Januari-Februari 2025 akan mencapai 3,28 juta ton, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin. Diharapkan, hasil dari rapat ini dapat memperkuat sinergi antarinstansi untuk mendukung pencapaian swasembada pangan di tahun 2025.
