(Vibizmedia – Jakarta) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa APBN 2024 dirancang sebagai peredam gejolak (shock absorber) untuk melindungi masyarakat dari dampak ketidakpastian global sekaligus mendukung pembangunan secara optimal. Ia menyebutkan bahwa ketidakpastian global masih tinggi akibat faktor seperti El Nino, tensi geopolitik, dan perlambatan ekonomi global.
Namun, ekonomi Indonesia tetap tangguh dengan pertumbuhan stabil, inflasi terkendali, surplus neraca perdagangan, serta tingkat suku bunga dan nilai tukar yang relatif moderat. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam merespons tantangan melalui kebijakan APBN, yang terus berperan mengurangi risiko bagi masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi yang konsisten di level 5%, penurunan angka pengangguran menjadi 4,9%, terciptanya 4,8 juta lapangan kerja baru, dan penurunan tingkat kemiskinan hingga 9% dengan kemiskinan ekstrem menjadi 0,8% menjadi indikator keberhasilan. Selain itu, ketimpangan ekonomi juga berhasil ditekan, mencerminkan kebijakan yang inklusif.
Pelaksanaan APBN 2024 mencatatkan defisit terkendali di level 2,29% terhadap PDB, penerimaan pajak yang tumbuh 3,6% berkat reformasi perpajakan, dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp579,57 triliun atau melebihi target. Sementara itu, belanja negara meningkat 7,3% (year-on-year) dengan fokus pada perlindungan sosial, subsidi, dan program pendidikan.
Realisasi sementara menunjukkan pendapatan negara mencapai Rp2.842,5 triliun (101,4% dari target), sedangkan belanja negara Rp3.350,3 triliun, menghasilkan defisit sebesar Rp507,8 triliun atau 2,29% dari PDB. Sri Mulyani menyatakan APBN 2024 tetap kredibel dan optimis akan memberikan perlindungan bagi masyarakat, termasuk kelas menengah, melalui berbagai subsidi dan kompensasi.
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menambahkan bahwa kinerja penerimaan negara tahun 2024 mencapai 101,4% dari target, dengan penerimaan pajak tumbuh 3,5% dan kepabeanan serta cukai meningkat 4,9%. Realisasi PNBP juga didukung oleh kinerja BUMN, inovasi layanan, dan peningkatan kinerja BLU.
Di sisi belanja, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa belanja negara dioptimalkan sebagai peredam gejolak dan pendorong pembangunan. Belanja diarahkan untuk perlindungan sosial seperti bantuan pangan, subsidi energi, dan program pendidikan. Selain itu, dukungan diberikan untuk proyek strategis nasional, pengurangan kemiskinan ekstrem, serta penurunan stunting.
Belanja negara tahun 2024 mencakup alokasi untuk sektor kesehatan sebesar Rp194,4 triliun, sektor pendidikan sebesar Rp550,4 triliun, dan perlindungan sosial sebesar Rp455,9 triliun. Program-program ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat seperti bantuan sosial, subsidi, dan dukungan pendidikan serta kesehatan.
Transfer ke daerah juga dioptimalkan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengurangi kesenjangan, dan mendorong kemandirian daerah. Suahasil menegaskan bahwa sinergi antara belanja pusat dan daerah terus diperkuat untuk fokus pada prioritas nasional dan efisiensi anggaran, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
