(Vibizmedia – Surabaya) Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong badan usaha transportasi perkeretaapian untuk menerapkan sistem digitalisasi terintegrasi dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Anggota Komite BPH Migas, Abdul Halim, menyampaikan hal tersebut dalam keterangan resminya pada Sabtu (26/4/2025). Ia menjelaskan bahwa penerapan sistem digitalisasi ini bertujuan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi menjadi semakin tepat sasaran.
“Dalam menghadapi implementasi asersi nozzle—yakni sistem distribusi BBM subsidi untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI)—semuanya harus berbasis sistem digitalisasi. BPH Migas terus mendorong konsumen pengguna, khususnya KAI, agar segera menggunakan sistem digital yang terintegrasi,” ujar Halim saat kunjungan ke Depo Lokomotif Sidotopo, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (23/4/2025).
Halim menambahkan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya sinergi antara BPH Migas dan para pemangku kepentingan untuk memastikan distribusi BBM subsidi berlangsung tepat guna, tepat sasaran, dan sesuai volume.
“Di sini, kami meninjau fasilitas yang dimiliki KAI serta melihat potensi pengembangannya dalam mendukung digitalisasi dan optimalisasi distribusi BBM subsidi, khususnya solar, sampai pada ujung nozzle,” lanjutnya.
Lebih jauh, Halim menyampaikan bahwa BPH Migas akan mengembangkan sistem digitalisasi ini bersama PT Pertamina Patra Niaga dan KAI, guna memastikan pemanfaatan BBM subsidi tetap terarah dan sesuai kebutuhan.
“Pengembangan sistem ini memungkinkan monitoring penggunaan BBM subsidi secara real-time. Dengan begitu, lonjakan atau penurunan konsumsi BBM bisa terdeteksi lebih cepat. Misalnya, bila ada penambahan lokomotif sesuai Surat Keputusan BPH Migas, kebutuhan tambahan BBM bisa segera diantisipasi,” jelas Halim.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas lainnya, Wahyudi Anas, juga menekankan pentingnya pengaturan dalam penyaluran BBM subsidi untuk moda transportasi kereta api.
“Ini berkaitan dengan regulasi dan tata kelola BBM subsidi, mengingat peran KAI sebagai perusahaan transportasi darat yang memberikan layanan luas kepada masyarakat,” tuturnya.
Wahyudi juga menegaskan perlunya pengembangan teknologi informasi agar penyaluran BBM subsidi lebih terukur dan terkendali.
“Semua proses pemanfaatan BBM subsidi harus berbasis sistem digital yang akuntabel, mudah dipantau, serta mudah dievaluasi,” katanya.
Selain itu, Wahyudi berharap KAI memiliki mekanisme pengendalian internal dalam distribusi BBM subsidi di sektor perkeretaapian, sehingga subsidi tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat pengguna transportasi umum melalui tiket yang lebih terjangkau.
“Untuk mencapai efisiensi yang maksimal, distribusi BBM subsidi ini perlu dikontrol secara ketat di internal KAI, sehingga pemanfaatannya berjalan efektif dan sesuai tujuan,” tambahnya.
Dalam kunjungan tersebut, hadir pula Executive Vice President of Logistics PT KAI (Persero) Suryawan Putra Hia, serta Operational Area Manager PT Patra Logistik, Elga Jerio Dwipana.
