(Vibizmedia – Jakarta) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Selasa (29/4/2025).
Dalam keterangan resmi pada Rabu (30/4/2025), rapat yang melibatkan pejabat pusat dan daerah ini mencerminkan semangat kolaboratif untuk merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai mandat Presiden RI Prabowo Subianto.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam menyelaraskan dan menyatukan program perumahan.
“Kolaborasi memungkinkan kita menembus hambatan regulasi, mendorong inovasi, dan menjadikan pembangunan perumahan sebagai motor penggerak ekonomi riil,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti bahwa rumah yang layak tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi turut memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta menggerakkan berbagai sektor ekonomi seperti manufaktur, jasa keuangan, logistik, hingga industri kreatif.
“Dengan rumah layak, anak-anak bisa mengakses pendidikan dan layanan kesehatan yang baik. Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan IPM. Keluarga yang kuat akan melahirkan bangsa yang kuat,” jelas Safrizal.
Sebagai bentuk dukungan, Mendagri telah menginstruksikan para gubernur dan bupati untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sektor swasta guna mendukung pembangunan perumahan. Kemendagri melalui Ditjen Bina Adwil pun menyatakan komitmen penuhnya untuk mendukung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mencapai target nasional tersebut.
