(Vibizmedia – Jakarta) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memaparkan sejumlah program strategis dalam sektor pendidikan pada hari kedua Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (Konsolnas Dikdasmen) 2025 yang berlangsung di Depok, Jawa Barat, Selasa (29/4/2025).
Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa seluruh program Kemendikdasmen selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, terutama pada poin pertama dan keempat yang berfokus pada pembangunan manusia dan pendidikan berkualitas.
“‘Pendidikan Bermutu untuk Semua’ bukan sekadar slogan, melainkan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pendidikan adalah fondasi utama dalam mencetak sumber daya manusia unggul,” ujarnya.
Tahun ini, Kemendikdasmen menetapkan tujuh program unggulan sebagai prioritas utama:
- Redistribusi guru ASN ke sekolah swasta untuk pemerataan tenaga pendidik.
- Pembaruan sistem manajemen kinerja bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas.
- Transformasi sistem penerimaan murid baru (SPMB).
- Penguatan karakter melalui program “7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.”
- Pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning).
- Pengenalan pelajaran coding dan kecerdasan buatan.
- Penerapan sistem evaluasi baru melalui Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Wakil Menteri PAN-RB, Purwadi Arianto, turut menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan pengelolaan SDM di bidang pendidikan. Ia menyebut penguatan jabatan fungsional guru akan terus dilanjutkan, sesuai dengan ketentuan dalam UU ASN dan PP Manajemen PNS.
Dukungan anggaran juga menjadi perhatian utama. Direktur Anggaran PMK Kementerian Keuangan, Diah Dwi Utami, memastikan bahwa sektor pendidikan tetap mendapat alokasi 20% dari APBN. Dana tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai program strategis seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Profesi Guru Non-PNS, serta perbaikan infrastruktur sekolah.
“Kebijakan anggaran tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat SDM melalui peningkatan sarana dan prasarana, vokasi, pendidikan unggulan, serta program makan bergizi gratis,” jelas Diah.
Sementara itu, dari sisi tata kelola daerah, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Kemendagri, Paudah, menegaskan pentingnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai amanat Perpres No. 12 Tahun 2025.
“Peran aktif pemerintah daerah sangat krusial dalam melaksanakan SPM dan menyukseskan program-program Kemendikdasmen demi tercapainya target pembangunan pendidikan nasional,” ujarnya.
Konsolnas Dikdasmen 2025 bukan sekadar forum sosialisasi, namun juga wadah konsolidasi kebijakan antara pusat dan daerah. Melalui sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diharapkan sistem pendidikan nasional akan menjadi lebih berkualitas, merata, dan inklusif dalam mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
