(Vibizmedia – Jakarta) Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa upaya menghapus kemiskinan ekstrem tidak bisa dibebankan pada satu kementerian saja, melainkan harus menjadi kerja bersama antarinstansi pemerintah.
Salah satu fokus utama yang disorotnya adalah pentingnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat miskin yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Menurutnya, meski Kementerian Sosial (Kemensos) bukan lembaga teknis di bidang pembangunan infrastruktur, mereka tetap terlibat karena kebutuhan masyarakat mendesak.
“Kemensos memang bertugas menghapus kemiskinan ekstrem. Namun karena banyak warga miskin tinggal di rumah yang tidak layak, kami turut terlibat dalam program renovasi rumah dan penyediaan sanitasi dasar,” ujar Agus Jabo dalam keterangannya, Selasa (29/4/2025).
Salah satu program andalan Kemensos adalah pembangunan Rumah Layak Huni, yang fokus pada rehabilitasi rumah masyarakat miskin. Namun, keterbatasan anggaran membuat program ini belum menjangkau seluruh kebutuhan. Tahun 2025, Kemensos hanya dapat merealisasikan 1.500 unit rumah, jumlah yang masih jauh dari kebutuhan di lapangan.
“Fokus kami saat ini adalah masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak dan belum memiliki akses sanitasi. Ini titik awal pengentasan kemiskinan yang perlu segera diatasi,” tambahnya.
Di sisi lain, laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia masih tergolong miskin jika menggunakan acuan negara berpendapatan menengah ke atas. Berdasarkan standar garis kemiskinan sebesar US$ 6,85 per kapita per hari—atau sekitar Rp 115.080 dengan kurs Rp 16.800/US$—sebanyak 60,3% dari total penduduk Indonesia pada 2024 dikategorikan miskin. Ini setara dengan 171,91 juta jiwa dari populasi 285,1 juta.
Namun, bila menggunakan ukuran garis kemiskinan internasional (international poverty rate) sebesar US$ 2,15 per kapita per hari, tingkat kemiskinan Indonesia jauh lebih rendah, yaitu hanya 1,3% atau sekitar 3,7 juta orang.
Sementara itu, berdasarkan kategori lower middle income dengan standar US$ 3,65 per kapita per hari, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 44,47 juta orang atau sekitar 15,6% dari total populasi.
Dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025, Bank Dunia menyebut bahwa meskipun permintaan domestik yang kuat telah menjaga stabilitas ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan, percepatan pertumbuhan ekonomi jangka panjang tetap membutuhkan reformasi struktural. Reformasi ini penting untuk meningkatkan kapasitas ekonomi nasional dan menghindari risiko overheating.
