(Vibizmedia – Jakarta) Menanggapi kabar mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Panasonic Holdings, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arief, menegaskan bahwa PHK tersebut tidak berdampak pada aktivitas Panasonic di Indonesia. Ia menekankan bahwa Indonesia masih menjadi salah satu basis produksi utama Panasonic di kawasan Asia Tenggara.
“PHK yang diberitakan itu terjadi di luar negeri dan tidak memengaruhi operasional Panasonic di Indonesia. Bahkan, pabrik di Indonesia menjadi pusat ekspor ke lebih dari 80 negara. Ini menunjukkan daya saing industri elektronik kita yang sangat solid,” ujar Febri di Jakarta, Senin (12/5).
Meski demikian, Febri mengakui bahwa tingkat utilisasi industri elektronik nasional saat ini menurun. Pada kuartal I 2025, utilisasi tercatat hanya sebesar 50,64 persen, turun signifikan dibandingkan sebelum pandemi Covid-19 yang sempat mencapai 75,6 persen. Kondisi ini, menurutnya, menjadi pengingat bahwa pelaku industri harus terus berinovasi dan beradaptasi.
“Persaingan di sektor elektronik global semakin sengit. Transformasi teknologi, peningkatan produktivitas, dan efisiensi adalah kunci agar industri tetap bisa bertahan,” jelasnya.
Pemerintah, lanjut Febri, terus berupaya meningkatkan utilisasi industri melalui kebijakan perlindungan pasar dalam negeri dari serbuan produk impor serta menjaga dan menarik investasi di sektor elektronika.
“Fokus kami tidak hanya pada mempertahankan investasi yang sudah ada, tapi juga menciptakan iklim yang menarik bagi investor baru di bidang ini,” katanya.
Lebih jauh, Febri menyoroti kekuatan Indonesia sebagai pasar domestik yang besar di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah pun terus mendukung pertumbuhan industri elektronik dalam negeri lewat kebijakan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Pasar Indonesia sangat potensial, dan kebijakan TKDN merupakan instrumen penting untuk memperkuat industri lokal,” imbuhnya.
Menurutnya, Asia Tenggara—termasuk Indonesia—saat ini memainkan peran penting sebagai motor pertumbuhan ekonomi global. Oleh karena itu, menjaga stabilitas industri dan mendorong daya saing nasional merupakan prioritas utama pemerintah.
Sebagai wujud nyata, Kemenperin terus menjalankan berbagai program untuk mendongkrak produktivitas industri elektronik, mulai dari insentif fiskal, pelatihan tenaga kerja, hingga penguatan ekosistem manufaktur berbasis teknologi tinggi.
“Kami yakin, dengan dukungan kebijakan yang tepat dan sinergi antara pemerintah serta pelaku industri, sektor elektronik Indonesia dapat terus tumbuh dan memberi kontribusi besar bagi perekonomian nasional,” tutup Febri.
