(Vibizmedia-Jakarta) Tak banyak masyarakat yang menyadari bahwa negara Indonesia memberikan perlindungan kepada warganya sejak sebelum lahir hingga akhir hayat. Negara hadir dalam setiap tahap kehidupan warga, dari masa kehamilan hingga setelah meninggal dunia.
“Bahkan saat masih dalam kandungan, ibu sudah mendapat bantuan negara seperti vaksinasi, pengobatan, dan bantuan dari Kemensos. Saat anak lahir, langsung diberikan vaksinasi dan layanan kesehatan lainnya. Masuk PAUD, sekolah, hingga akhirnya meninggal pun disediakan subsidi—bahkan bantuan untuk liang kuburnya,” ujar Deputi I Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Bidang Materi Komunikasi dan Informasi, Isra Ramli, dalam pernyataan tertulis, Minggu (25/5/2025).
Namun, Isra mengakui bahwa banyak warga belum mengetahui keberadaan perlindungan ini, bahkan tidak tahu ke mana harus mengakses bantuan tersebut. Ia menyoroti bahwa pada masa lalu informasi cenderung tertutup, namun kini pemerintah membuka akses seluas-luasnya.
“Sekarang, siapa yang berhak, dia yang dapat. Tidak ada lagi yang disembunyikan,” tegas Isra.
Isra menjelaskan bahwa ada tiga kementerian utama yang memegang mandat untuk memajukan kesejahteraan rakyat: Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Kesehatan. PCO berperan sebagai penghubung komunikasi antara kementerian-kementerian tersebut dalam mengawal program-program Presiden Prabowo Subianto.
“Program Presiden Prabowo bersifat universal, tidak eksklusif untuk kelompok tertentu, tapi mencakup seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa program pemerintah kini tak hanya bersifat melindungi, tetapi juga memberdayakan masyarakat. Salah satu contohnya adalah Program Sekolah Rakyat, yang dirancang memiliki dampak luas lewat ekosistem yang saling menguatkan.
“Kita beruntung punya Presiden dengan visi besar dan teknokratis. Fokus kita bukan lagi pada perdebatan ideologis, tapi bagaimana mewujudkan program secara nyata,” ujar Isra.
Ia juga menyampaikan bahwa Kantor Komunikasi Kepresidenan membangun narasi dan materi komunikasi berbasis data, sama seperti kementerian-kementerian pelaksana.
Isra menyoroti kinerja Kementerian Sosial yang dinilai telah bekerja keras dengan capaian yang signifikan. Ia mendorong publik agar lebih mengetahui berbagai langkah yang tengah dilakukan Kemensos.
“Menteri dan Wakil Menteri Sosial berasal dari kalangan aktivis. Mereka turun langsung ke lapangan, tidak hanya bekerja di balik meja. Informasi yang disampaikan pun faktual dan berbasis kondisi nyata,” katanya.
Isra menambahkan bahwa pendekatan induktif yang digunakan sangat baik untuk merancang program yang tepat sasaran. Namun, jika tidak dikomunikasikan secara masif, publik bisa salah mengira program tersebut kecil atau tidak berdampak.
“Karena itu, pekerjaan-pekerjaan lapangan ini perlu segera disuarakan agar masyarakat bisa menarik kesimpulan yang lebih besar,” imbuhnya.
Ia juga menegaskan bahwa ketiga kementerian tadi merupakan kementerian mandatori kemerdekaan, yang menjadi ujung tombak dalam mewujudkan cita-cita bangsa: kesejahteraan umum.
“Di tahun pertama pemerintahan Pak Prabowo, ketiganya menjadi trisula utama untuk memulai transformasi bangsa. Tahun kedua nanti, kita bisa mulai bicara tentang kemajuan dan inovasi,” jelas Isra.
Meski begitu, kementerian dan lembaga lainnya juga memiliki peran penting. Ia mencontohkan Danantara, lembaga baru yang dibentuk untuk memperkuat kedaulatan finansial nasional, serta sektor pertanian yang menyentuh kehidupan mayoritas rakyat Indonesia.
“Intinya, tugas melindungi dan memberdayakan rakyat bukan hanya milik Kementerian Sosial, tapi juga kementerian lain seperti Kesehatan, UMKM, dan Koperasi. Semua elemen pemerintah punya tanggung jawab yang sama,” tutup Isra.
