(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah terus memperkuat komunikasi dua arah sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Salah satu wujudnya terlihat dalam kegiatan Public Hearing Gempita (Gerakan Milenial Pecinta Tanah Air) yang digelar bersama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) di Jakarta, Rabu (28/5/2025).
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, hadir langsung dalam kegiatan tersebut dan berdialog dengan para penerima manfaat bantuan sosial. Dalam forum bertajuk “Negara Beri Bukti, Masyarakat Terima Hasil”, ia mendengarkan berbagai kisah dan masukan dari masyarakat penerima bantuan, mulai dari program pemberdayaan usaha hingga rehabilitasi sosial.
Salah satu penerima, Ahmad Habiballoh (41), penyandang disabilitas netra, menceritakan bagaimana program rehabilitasi Kemensos membantunya hidup mandiri dan kini menjadi instruktur refleksi di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Bekasi. “Kami dibekali pelatihan pijat dan siatsu sehingga bisa mandiri di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Agus Jabo menegaskan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan merupakan bagian dari komitmen negara dalam perlindungan seumur hidup. Ia menyebut, program Kemensos kini difokuskan tidak hanya pada perlindungan dan rehabilitasi, tetapi juga pemberdayaan agar masyarakat bisa mandiri secara ekonomi.
“Kami ingin masyarakat miskin dan rentan bisa bangkit dan tidak bergantung pada bantuan semata. Negara hadir untuk memberdayakan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto terkait tiga prioritas utama: memastikan bantuan sosial tepat sasaran melalui Data Sosial Ekonomi Tunggal Nasional (DSE-TN), menurunkan angka kemiskinan di bawah 5 persen pada 2029 (saat ini 8,57 persen atau sekitar 24 juta jiwa), dan membangun Sekolah Rakyat untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.
“Sekolah ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin agar tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki karakter kebangsaan, keagamaan, dan sosial,” ujar Agus.
Inisiatif ini juga didukung melalui Inpres No. 8 Tahun 2025, yang mengamanatkan sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Hasbi, menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan membuka ruang dialog langsung antara masyarakat dan pengambil kebijakan. “Kami hanya memfasilitasi agar muncul umpan balik yang dapat memperbaiki kebijakan ke depan,” katanya.
Ketua Umum Gempita, Alfonso Ferry Pahotan, menyatakan bahwa kegiatan serupa akan dilakukan secara berkala guna memastikan masyarakat menerima informasi yang benar dan tidak keliru memahami kebijakan.
Turut hadir dalam forum tersebut antara lain Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, dan Wakil Menteri Pendidikan Fajar Riza Ul Haq.
