(Vibizmedia – Jakarta) Sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperkuat peran Indonesia di forum kerja sama internasional, Pemerintah Indonesia secara resmi menyerahkan dokumen Initial Memorandum (IM) sebagai bagian dari proses aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Penyerahan dokumen dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann pada 3 Juni 2025, di sela Pertemuan Tingkat Menteri OECD 2025 di Paris, Prancis.
“Sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif, dan atas arahan Presiden Prabowo, Indonesia terus aktif berpartisipasi dalam berbagai kerja sama strategis internasional. Kita sudah menjadi anggota penuh BRICS, sedang berproses dalam aksesi CPTPP, dan kini OECD,” ujar Menko Airlangga dalam konferensi pers daring, Rabu (4/6/2025).
Ia menekankan bahwa penyerahan dokumen IM merupakan langkah penting menuju keanggotaan penuh Indonesia di OECD. Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menyerahkan dan menyelesaikan dokumen IM, yang berisi 25 kebijakan prioritas dalam 32 topik—hasil evaluasi mandiri terhadap kesesuaian kebijakan nasional dengan standar OECD. Dokumen ini disusun oleh Tim Nasional Aksesi OECD, yang dibentuk setelah adopsi Roadmap Aksesi pada Maret 2024.
Selain agenda OECD, Indonesia juga menegaskan komitmennya terhadap penguatan sistem perdagangan multilateral melalui reformasi World Trade Organization (WTO). Dalam forum Informal Gathering of WTO Trade Ministers, Indonesia menyuarakan perlunya reformasi WTO agar lebih adaptif terhadap tantangan global.
“Indonesia akan mendorong hasil nyata dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-14 WTO di Kamerun. Kami juga telah menugaskan Dubes RI di WTO untuk menyiapkan langkah strategis dalam proses ini,” jelas Airlangga.
Dalam kunjungan yang sama, Menko Airlangga juga melakukan pertemuan bilateral dengan United States Trade Representative (USTR) Jamieson Greer. Pertemuan membahas kelanjutan negosiasi tarif resiprokal yang dimulai sejak April, mencakup isu tarif, hambatan non-tarif, perdagangan digital, dan keamanan ekonomi. Putaran kedua negosiasi dijadwalkan berlangsung pekan depan di Washington D.C.
Pemerintah Indonesia optimistis proses aksesi OECD akan berjalan positif, mengingat keselarasan sejumlah regulasi nasional dengan standar OECD. Keanggotaan ini diharapkan mendukung penguatan UMKM, pendidikan, kesehatan publik, serta pemberantasan korupsi lintas negara melalui partisipasi dalam OECD Anti-Bribery Convention.
Partisipasi aktif Indonesia di OECD juga menjadi peluang untuk memperkuat posisi sebagai representasi negara-negara Global South dalam membentuk kebijakan global yang lebih adil dan inklusif.
“Indonesia akan terus mendorong peningkatan standar kebijakan global yang inklusif, dengan membawa perspektif dan kepentingan negara-negara Global South ke dalam agenda OECD,” tutup Airlangga.
