(Vibizmedia-Nasional) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTK-PG) mengumumkan rencana besar dalam mendukung pendirian 100 Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program prioritas nasional.
Dirjen GTK-PG Nunuk Suryani menyampaikan bahwa pemerintah akan merekrut 1.515 guru baru untuk ditempatkan secara penuh waktu di lokasi-lokasi Sekolah Rakyat. Para guru ini akan berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan diwajibkan tinggal di asrama bersama para siswa, karena model pendidikan yang diterapkan adalah sistem boarding school.
“Karena anak-anak itu boarding school, maka diharapkan gurunya juga bisa tinggal bersama mereka,” kata Nunuk pada Dialog Pimpinan Direktorat Jenderal GTK-PG bersama media, Rabu, 4 Juni 2025.
Nunuk menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan guru tidak dilakukan melalui skema redistribusi guru dari sekolah lain. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa wilayah-wilayah yang menjadi calon lokasi Sekolah Rakyat masih mengalami kekurangan guru secara umum.
“Lokasi-lokasi sekolah rakyat itu guru-gurunya sekitarnya tidak berlebih. Jadi tidak bisa dipindah ASN-nya ke sana,” jelasnya.
Sebagai solusi, Ditjen GTK-PG menyiapkan sekitar 4.500 kandidat guru lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang masih fresh graduate. Mereka akan diseleksi secara ketat oleh tim dari Kementerian Sosial (Kemensos), yang menjadi penyelenggara utama Sekolah Rakyat. Seleksi akan mempertimbangkan aspek karakter, sertifikasi, dan kesiapan untuk hidup bersama siswa di lingkungan asrama.
Selain kebutuhan guru, Kemendikdasmen juga telah menyiapkan formasi kepala sekolah untuk setiap lokasi Sekolah Rakyat. Tidak seperti guru yang direkrut baru, para kepala sekolah akan diambil dari ASN berpengalaman yang telah melalui proses seleksi internal Ditjen GTK-PG.
“Kita sudah mengusulkan nama-nama untuk menjadi kepala sekolah, hasil seleksi dari Kemendikbud,” ungkap Nunuk.
Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) dan melibatkan kolaborasi sejumlah kementerian, termasuk Kemensos, Kementerian PAN-RB, dan Kemendikdasmen.
“Kemenpan-RB akan menetapkan formasi atas usulan dari Kemensos. Kami dari Kemendikdasmen menyiapkan guru dan kepala sekolahnya,” ujar Nunuk.
Nunuk juga menyinggung tantangan nasional terkait kekurangan guru. Menurutnya, redistribusi guru bukanlah solusi utama karena justru akan memperparah kekurangan di daerah asal.
“Kalau terus dilakukan redistribusi, kita akan memperbesar kekurangan guru di wilayah asal. Perjuangan untuk menjadi ASN juga tidak mudah,” tegasnya.
Dengan pendekatan yang selektif, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan lokal, Kemendikbud berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi model pendidikan berkualitas untuk anak-anak di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), serta daerah lain yang membutuhkan perhatian khusus.
Program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan akses, tetapi juga pada kualitas pendidikan melalui kehadiran guru dan kepala sekolah yang berkomitmen tinggi.
