(Vibizmedia – Paris) Sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk memperkuat posisi Indonesia di berbagai forum kerja sama internasional, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, secara resmi menyerahkan dokumen Initial Memorandum (IM) sebagai bagian dari proses aksesi Indonesia ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Penyerahan dokumen ini dilakukan langsung kepada Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, pada 3 Juni 2025, di sela Pertemuan Tingkat Menteri OECD 2025 yang berlangsung di Paris, Prancis.
“Sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif, serta atas arahan Presiden Prabowo, Indonesia terus aktif berpartisipasi dalam berbagai kerja sama dan organisasi internasional strategis. Kita telah menjadi anggota penuh BRICS, sedang menjalani proses aksesi ke CPTPP, dan kini OECD, yang merupakan forum ekonomi negara-negara maju,” jelas Menko Airlangga dalam konferensi pers bertema Perkembangan Kesiapan Indonesia Menuju Keanggotaan OECD, Rabu (4/6), di Paris.
Aksesi ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap tata kelola global yang inklusif dan berbasis aturan. Airlangga menyebutkan bahwa penyerahan dokumen IM merupakan langkah penting dalam proses menuju keanggotaan penuh Indonesia di OECD. “Momen ini sangat signifikan, karena Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menyerahkan dokumen aksesi dan menyelesaikan Initial Memorandum,” tambahnya.
Dokumen IM memuat 25 kebijakan prioritas nasional yang diklasifikasikan ke dalam 32 topik. Dokumen ini merupakan hasil dari self-assessment Indonesia dalam menilai kesesuaian kebijakan nasional terhadap standar dan instrumen OECD. Penyusunan dilakukan secara komprehensif oleh Tim Nasional Aksesi OECD yang dibentuk setelah adopsi Roadmap Aksesi Indonesia pada 29 Maret 2024.
Di luar agenda OECD, Indonesia juga menunjukkan komitmennya terhadap penguatan sistem perdagangan multilateral melalui dukungan pada reformasi World Trade Organization (WTO). Dalam forum Informal Gathering of WTO Trade Ministers, Indonesia kembali menekankan pentingnya peran WTO sebagai penjaga sistem perdagangan global berbasis aturan, agar lebih responsif terhadap tantangan global.
“Indonesia mendorong reformasi WTO, dan dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-14 yang akan digelar di Kamerun, diharapkan dapat dicapai hasil konkret. Kami juga telah menugaskan Duta Besar Indonesia untuk WTO agar mempersiapkan langkah-langkah strategis menjelang pertemuan tersebut,” ujar Menko Airlangga.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Airlangga juga mengadakan pertemuan bilateral dengan United States Trade Representative (USTR), Jamieson Greer, untuk membahas perkembangan negosiasi tarif resiprokal yang telah dimulai sejak April. Perundingan tahap pertama mencakup isu-isu seperti tarif, hambatan non-tarif, perdagangan digital, serta keamanan ekonomi. Putaran kedua negosiasi dijadwalkan berlangsung pekan depan di Washington D.C.
Pemerintah Indonesia optimistis bahwa proses aksesi keanggotaan OECD akan berjalan secara positif dan konstruktif, mengingat banyaknya keselarasan regulasi nasional dengan standar OECD. Keanggotaan ini juga dinilai akan memberikan dampak positif dalam penguatan sektor UMKM, sistem pendidikan nasional, layanan kesehatan, serta pemberantasan korupsi lintas negara melalui keterlibatan dalam OECD Anti-Bribery Convention.
Keikutsertaan aktif Indonesia dalam OECD diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan kebijakan global yang lebih adil dan inklusif, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai representasi dari negara-negara Global South di tatanan internasional.
“Indonesia akan terus menyuarakan kebijakan yang merepresentasikan aspirasi negara-negara Global South. Sebagai bagian dari kelompok tersebut, Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi dalam peningkatan standar kebijakan global dan memainkan peran aktif dalam proses pembentukan kebijakan di OECD,” tutup Menko Airlangga.
